Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 131
"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya," kata Menaker Ida saat
menjadi panelis forum virtual ILO kawasan Asia Pasifik, menurut keterangan resmi kementerian
yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menaker menjelaskan dalam menghadapi pandemi, pemerintah Indonesia sudah
mengalokasikan dana penanganan sebesar Rp677 triliun termasuk di antaranya stimulus untuk
menghadapi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Indonesia, kata dia, juga menyediakan
program insentif pajak, relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan
mengeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan
sekitar 56 juta pekerja sektor formal.
Menaker juga menegaskan pemerintah Indonesia menyiapkan jaring pengaman sosial bagi
pekerja sektor informal dengan memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor
tersebut yang masuk dalam kategori prasejahtera dan rentan. Dalam sektor tenaga kerja,
pemerintah memprioritaskan insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja untuk korban
pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah menargetkan 3,5-5,6 juta penerima manfaat
insentif pelatihan pada tahun ini, dengan sejauh ini sudah terealisasi 680 ribu penerima manfaat
didominasi korban PHK.
"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam jangka waktu
dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan
offline) menyesuaikan kondisi penyebaran COVID-19 di suatu wilayah," kata Menaker Ida.
Selain itu, kata dia, pemerintah memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti
padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja
Mandiri (TKM), dan kewirausahaan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.
Tidak lupa juga, kata Menaker, pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap pekerja
Indonesia (PMI) baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar
negeri. Jelang masa normal baru, pemerintah menyediakan pedoman bagi perusahaan dan
pekerja untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dan keberlangsungan usaha.
130
