Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

sesuai dengaan fungsi dan tugas yang ada mengingat terdapat Kementerian Ketenagakerjaan
yang lebih tepat membidangi masalah tersebut.

Kedua , mekanisme kurasi lembaga pelatihan. Proses cepat yang berlangsung hanya 5 hari
dinilai tidak cukup untuk menghasilkan lembaga pelatihan yang benar-benar teruji dan
profesional.

Ketiga , perjanjian kerjasama antara manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan
sebelum terbitnya peraturan yang mengatur hal tersebut. Platform digital dalam program kartu
prakerja juga menimbulkan sejumlah masalah.

Dalam laporan ICW, pemilihan platform digital tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang
dan jasa pemerintah. Penunjukan platform digital sebagai mitra pemerintah tidak menggunakan
instrumen hukum yang jelas.

ICW juga menduga adanya potensi konflik kepentingan dalam platform digital kartu prakerja.
Dari 850 pelatihan yang ICW identifikasi, sebanyak 137 pelatihan diantaranya merupakan milik
lembaga pelatihan yang juga merangkap sebagai platform digital.

Terakhir pemilihan platform digital tidak menggunakan menggunakan mekanisme lelang
pengadaan barang dan jasa. Meski ada dalih waktu dan uji coba, proses penentuan mitra
platform digital berpotensi maladministrasi.

Berdasarkan hal tersebut ICW memberikan dua rekomendasi. Pertama , Ombudsman
melakukan pemeriksaan adanya dugaan maladministrasi. Kedua , pemerintah menghentikan
program kartu prakerja.

134