Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 138
Merujuk Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, prinsip pengadaan semestinya efisien,
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
"Patut diduga pemilihan platform digital ini maladministrasi karena tidak sesuai dengan prinsip
pengadaan barang/jasa," ujar Wana.
Ia juga menyinggung potensi konflik kepentingan platform digital. Dari 850 pelatihan yang
diidentifikasi, 137 di antaranya merupakan milik lembaga pelatihan yang juga merangkap
sebagai platform digital.
Wana menyebut dugaan ini juga masuk dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait potensi konflik kepentingan platform digital yang sekaligus menjadi lembaga pelatihan.
Untuk itu, pihaknya meminta Ombdusman memeriksa dugaan maladministrasi pada program
Kartu Prakerja dan mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan program tersebut.
"ICW menuntut agar Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan program
Kartu Prakerja karena indikasi maladministrasi sejak proses perencanaan," katanya.
Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja pada Jum`at (20/3). Program tersebut
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Selain diperuntukkan untuk
para pencari kerja, program yang merupakan janji kampanye Jokowi itu juga ditujukan untuk
para pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus
corona.
Lewat program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun. Anggaran ini naik dua kali lipat
dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.
Dalam melaksanakan program tersebut, pemerintah bekerja sama dengan delapan platform
digital guna melatih peserta yang terpilih. Delapan platform itu adalah Bukalapak, Tokopedia,
Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Pijar Mahir, Pintaria, Sekolahmu, dan prakerja.kemnaker.go.id
.
KPK telah membuat kajian atas pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye Jokowi
pada Pilpres 2019. Lembaga antirasuah itu juga sudah mengirim hasil kajian tersebut kepada
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto pada 2 Juni 2020.
Beberapa temuan KPK terkait program Kartu Prakerja antara lain sekitar 9 juta calon peserta
yang mendaftar bukan yang disasar oleh program ini. Kerja sama dengan delapan platform
digital tak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia
pelatihan, yaitu pada 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia.
Selanjutnya, materi pelatihan tak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Hanya 24
persen dari 1.895 pelatihan yang laik dikategorikan sebagai pelatihan. Dari jumlah itu hanya 55
persen yang laik diberikan dengan metode daring.
Atas beberapa temuan itu, KPK merekomendasikan pelatihan Kartu Prakerja gelombang
keempat ditunda sementara sambil dilakukan evaluasi dari gelombang sebelumnya. Selain itu,
lembaga antikorupsi mengusulkan agar program tersebut kembali berada di bawah Kementerian
Ketenagakerjaan.
137
