Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 137
ICW UNGKAP 6 DUGAAN MALADMINISTRASI KARTU PRAKERJA YANG HABISKAN
ANGGARAN 20 TRILIUN
Ilustrasi Kartu Prakerja. (Warta Kota) Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan
maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi
pelanggaran dalam program Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Kami menduga ada setidaknya enam pelanggaran dugaan maladministrasi dalam Kartu
Prakerja," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan resminya diterima Kamis, (2/7).
Dugaan pelanggaran itu yakni pemilihan platform digital yang tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3/2020 .
Wana menyebut perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform digital
dilakukan pada 20 Maret 2020. Sementara Permenko 3/2020 yang mengatur teknis perjanjian
kerja sama baru terbit pada 27 Maret 2020.
"Patut diduga perjanjian kerja sama itu bentuk maladministrasi karena dasar hukum teknis yang
mengatur perjanjian kerja sama belum ada," katanya.
Dugaan pelanggaran selanjutnya adalah pemilihan platform digital yang tak menggunakan
mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa. Menurut Wana, pemerintah beralasan
penunjukkan langsung delapan platform digital diperbolehkan karena ada keterbatasan waktu
dan uji coba program.
Padahal dalam Peraturan Presiden 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menjelaskan
bahwa pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan
APBN/APBN mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.
"Sehingga mekanisme pemilihan platform digital sudah seharusnya menggunakan skema yang
diatur dalam Perpres, tapi pemerintah tidak menggunakan mekanisme tersebut," ujar Wana.
Pemerintah juga diduga maladministrasi lantaran proses kurasi platform digital yang tidak layak.
Sesuai Permenko Perekonomian, jangka waktu yang dibutuhkan manajemen pelaksana dan
platform digital untuk melakukan kurasi paling lama 21 hari sampai bisa ditetapkan sebagai
lembaga pelatihan.
Namun faktanya, kata Wana, proses pendaftaran sampai penutupan hanya berjarak lima hari.
"Ada gap waktu antara manajemen pelaksana dengan platform digital tidak melakukan kurasi
dengan baik," tuturnya.
Selain itu, dugaan pelanggaran terjadi dalam penempatan program Kartu Prakerja yang tidak
sesuai dengan kewenangan Kemenko Perekonomian. Menurut Wana, pengelolaan Kartu
Prakerja semestinya menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Dengan menempatkan Kemenko Perekonomian sebagai pelaksana teknis program Kartu
Prakerja, timbul konflik internal karena fungsi pengawasan dan pelaksanaannya menyatu di satu
kementerian," katanya.
Dugaan pelanggaran lain, lanjut Wana, adalah pemilihan platform digital yang tidak sesuai
prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wana mengatakan pemerintah tak memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai kesempatan untuk menjadi mitra program Kartu
Prakerja.
136
