Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Andi Ibnu

andi.ibnu@tempo.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kejanggalan dalam proses penunjukan platform
digital program Kartu Prakerja. Berdasarkan hasil kajian, delapan mitra yang menyediakan
'pelatihan dalam jaringan ditunjuk sebelum manajemen pelaksana terbentuk. "Ibaratnya'anak
lahir sebelum kawin,"kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana,
kepada Tempo.

Penunjukan itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator' Perekonomian Nomor 3
Tahun 2020 mengenai program Kartu Prakerja. Penunjukan seharusnya dilakukan oleh
manajemen pelaksana. Kenyataannya, Komite Cipta Kerja, yang dipimpin Menteri Koordinator
Perekonomian Airlangga Hartanto, yang menunjuk para mitra tersebut. KPK telah
menyampaikan hasil kajian kepada Manajemen Pelaksana dan Kementerian Koordinator
Perekonomian untuk melakukan perbaikan.

Hal lain yang menjadi sorotan KPK adalah penggunaan bagian anggaran bendahara umum
negara (BA-BUN) dalam program Kartu Prakerja. Program ini ditengarai memanfaatkan
kekosongan hukum dalam pemilihan mitra yang menggunakan daftar isian pelaksanaan
anggaran BA-BUN. Sebab, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 hanya berisi aturan
penyediaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran kementerian/lembaga.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, KPK menyarankan Kementerian Koordinator Perekonomian
meminta pendapat hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung.
TUjuan-nya untuk menilai apakah kerja sama dengan delapan mitra itu masuk kategori
penyediaan barang dan jasa pemerintah atau tidak.
Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada 20 Maret lalu awalnya dimaksudkan untuk
penanganan ketenagakerjaan dan voka-sional. Program tersebut ditujukan untuk 2 juta peserta
dengan anggaran Rp 10 triliun. Namun, akibat wabah corona, program ini ditingkatkan
fungsinya sebagai program bantalan sosial dengan anggaran Rp 20 triliun. Biaya pelatihan yang
semula dipatok Rp 5 juta dipangkas menjadi Rp 1 juta per orang karena jumlah penerima
bantuan melonjak menjadi 5,6 juta orang.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panj iWinanteya Ruky, mengakui
penunjukan delapan mitra platform pelatihan daring oleh Komite dilakukan sebelum tim
pelaksana dibentuk. Dia mengatakan, meski Komite telah menunjuk delapan platfoim tersebut,
pada akhirnya peresmian penunjukan tetap dilakukan oleh manajemen pelaksana. "Selama tidak
melakukan perjanjian, ya, tidak ada artinya juga," ujar Panji.

Meski tidak sesuai dengan ketentuan, Panji memastikan, delapan platform dipilih setelah melalui
proses pendaftaran. Selain delapan platform yang ada sekarang, ada platform lain 'yang
mendaftar seperti Gojek dan Traveloka yang sebenarnya bisa menjadi mitra tapi mengundurkan
diri. "Begitu kami dibentuk pada 16 Maret, kami langsung evaluasi syarat dan persyaratan
mereka."

Panji mengatakan manajemen menghentikan penjualan produk paket yang bersifat
gelondongan. Semula program ini dibuat agar para pencari kerj a bisa mendapatkan harga yang
lebih ekonomis. Namun banyak peserta yang tidak menyelesaikan paket pelatihan. Salah satu
mitra, Ruangguru, menyatakan akan segera menyetop penjualan paket pelatihan

sesuai dengan arahan Manajemen Pelaksana.

Ketua Komite Tim Pelaksana Cipta Kerja, Rudy Salahuddin, mengatakan Komite terus
berkomunikasi dengan otoritas hukum untuk menjamin tata kelola program dilakukan dengan
11