Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Vindry Florentin

vindry.florentin@terQpo.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebagian besar konten pelatihan dalam program
Kartu Prakerja tidak layak bagi peserta. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK bekerja
sama dengan Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) mengkaji hal tersebut.
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana menyatakan kajian atas konten
program tersebut dilakukan terhadap 1.854 pelatihan. "Menurut HILLSI, hanya 24 persen atau
457 konten yang layak disebut konten pelatihan," ujar dia.

Dari total 457 konten tersebut, Wawan menyatakan, hanya setengahnya yang bisa dilakukan
melalui Online. Sedangkan sisanya direkomendasikan untuk digelar melalui kelas tatap muka
maupun metode gabungan luar dan dalam jaringan.

Bagian litbang komisi antirasuah mengadakan uji sampel terhadap 1.854 konten pelatihan
tersebut. Dari populasi itu, 327 konten diambil secara acak untuk diuji menggunakan metode
Slovin dengan margin of error sebesar 5 persen. Hasilnya, 89 persen konten pelatihan di
program Kartu Prakerja tersedia gratis di YouTube dan laman www.prakerja. org.

Salah satu contohnya adalah konten berjudul "Belajar Mengenal Google Ads & Google Analytics"
yang disediakan lembaga pelatihan program Prakerja. KPK menemukan konten di YouTube
dengan judul "Dasar Google Analytics" yang diunggah akun Google Indonesia.

Konten pelatihan Prakerja dengan judul "Belajar Membuat Puding Tutti Frutti" pun tersedia
gratis melalui kanal Kriyaria Gra-media dengan judul "Puding Tutti Fruity by Yeni Ismayani".

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar Manajemen Pelaksana Prakerja menyusun
pedoman kurasi materi yang rinci bagi platform digital. Pemilihan materi disarankan melibatkan
ahli. "Untuk kurasi seharusnya diserahkan kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)ujar
Wawan. Kalaupun tidak, kurasi dapat melibatkan BNSP atau lembaga sertifikasi lainnya.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky,
menyatakan telah menerima masukan dari KPK mengenai kelayakan konten tersebut. Dia
berencana mengundang pihak independen, dari ahli kurasi, akademikus, kementerian, hingga
perusahaan, untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap pelatihan Prakerja. BNSP
akan turut dimintai pendapatnya mengenai program ini.

Panji menuturkan selama ini Manajemen Pelaksana telah melakukan kurasi atas usul materi
pelatihan yang disampaikan platform digital. "Panduan untuk kurasinya ada di Peraturan Menteri
Koordinator Perekonomian. Kami diberi arahan dari komite," ujarnya. Secara garis besar,
pelaksana diminta memberikan materi yang dibutuhkan wirausaha serta cepat diterapkan dalam
masa pandemi. Selain itu, materi pelatihan mudah cjime-ngerti peserta dari beragam latar
belakang pendidikan lantaran masifnya jumlah peserta.

Perihal pedoman yang lebih rinci, Panji mengatakan, tak semua materi dapat diatur secara
mendetail. "Untuk sektor usaha yang spesifik, misalnya untuk pekerja migran, mungkin bisa
diatur lebih spesifik dan diberi panduan dengan BNSP," ujarnya.
Panji menegaskan bahwa program Prakerja berbeda dengan pelatihan vokasi yang biasanya

diselenggarakan pemerintah. Program tersebut menawarkan inovasi dengan menyerahkan
pelatihan kepada pasar. Menurut dia, banyak program di pasar yang berbeda dari program
pelatihan pemerintah pada umumnya. "Di sini ada mekanisme pasar yang akan melahirkan

14