Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan program Kartu Prakerja ke
Ombudsman atas dugaan maladministrasi, Kamis (2/7/2020). Laporan itu berdasarkan kajian
mendalam dan adanya temuan fakta.

"Program ini berpotensi merugikan keuangan negara, membiarkan praktik monopoli terjadi,
hingga adanya nuansa konflik kepentingan. Sederhananya, jika program ini tetap dipaksakan
berjalan maka dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi
terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada SINDOnews ,
Kamis (2/7/2020).

( "Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan, program ini lebih tepat jika diberikan
kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Apalagi jika merujuk pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu arah kebijakan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing yakni melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama
industri," jelasnya.

Kebijakan itu dilakukan dengan cara meningkatkan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan
Kartu Prakerja. Ia meyakini hal itu berada dalam wilayah Kemenaker.

"Dengan menempatkan Kemenko Perekonomian sebagai pelaksana teknis program Kartu
Prakerja, timbul konflik peran secara internal, karena fungsi pengawasan dan fungsi
pelaksanaan teknis menyatu pada satu kementerian. Sehingga, ini dipandang sebagai
maladministrasi karena melampaui wewenang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang
Nomor 37 Tahun 2008," terangnya.

Selain itu, ICW menilai mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung
konflik kepentingan. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun
2020, sudah dijelaskan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh Platform Digital dan
Manajemen Pelaksana untuk melakukan proses kurasi yakni paling lama 21 hari sampai akhirnya
bisa ditetapkan sebagai lembaga pelatihan. ( 1.118 WNI di Luar Negeri Positif Corona, Ini
Sebarannya ) Namun faktanya, rentang waktu antara proses pendaftaran gelombang I sampai
penutupan hanya lima hari saja. "Tentu waktu ini dipandang tidak cukup untuk menghasilkan
lembaga pelatihan yang benar-benar teruji dan profesional. Bahkan, dapat berpotensi merusak
kualitas pelatihan yang sebelumnya dijanjikan akan diberikan," tukasnya.

(kri).

155