Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 155

Judul              Diduga Maladministrasi, ICW Laporkan Kartu Prakerja ke Ombudsman
                 Nama Media         sindonews.com

                 Newstrend          Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL        https://nasional.sindonews.com/read/88322/13/diduga-
                                    maladministrasi-icw-laporkan-kartu-prakerja-ke-ombudsman-
                                    1593673662
                 Jurnalis           Faorick Pakpahan
                 Tanggal            2020-07-02 14:33:00
                 Ukuran             0
                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Ditjen Binalattas

                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Negatif



              Narasumber

              negative  -  Kurnia  Ramadhana  (Peneliti  ICW)  Program  ini  berpotensi  merugikan  keuangan
              negara,  membiarkan  praktik  monopoli  terjadi,  hingga  adanya  nuansa  konflik  kepentingan.
              Sederhananya, jika program ini tetap dipaksakan berjalan maka dapat melanggar ketentuan
              peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi

              positive  -  Kurnia  Ramadhana  (Peneliti  ICW)  Berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi
              penyelenggaraan, program ini lebih tepat jika diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
              Apalagi  jika  merujuk pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-
              2024, salah satu arah kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yakni melalui
              pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri

              neutral  -  Kurnia  Ramadhana  (Peneliti  ICW)  Dengan  menempatkan  Kemenko  Perekonomian
              sebagai pelaksana teknis program Kartu Prakerja, timbul konflik peran secara internal, karena
              fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan teknis menyatu pada satu kementerian. Sehingga,
              ini dipandang sebagai maladministrasi karena melampaui wewenang sesuai dengan Pasal 1 ayat
              (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008

              neutral  -  Kurnia  Ramadhana  (Peneliti  ICW)  Tentu  waktu  ini  dipandang  tidak  cukup  untuk
              menghasilkan  lembaga  pelatihan  yang  benar-benar  teruji  dan  profesional.  Bahkan,  dapat
              berpotensi merusak kualitas pelatihan yang sebelumnya dijanjikan akan diberikan



              Ringkasan

              JAKARTA    -  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  mengadukan  program    Kartu  Prakerja    ke
              Ombudsman atas dugaan maladministrasi, Kamis (2/7/2020). Laporan itu berdasarkan kajian
              mendalam dan adanya temuan fakta.



              DIDUGA MALADMINISTRASI, ICW LAPORKAN KARTU PRAKERJA KE OMBUDSMAN

                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160