Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 150
menggunakan instrumen hukum yang jelas. Bahkan pemerintah juga tidak memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai adanya kesempatan untuk menjadi mitra dalam
program Kartu Prakerja. Terbatasnya informasi menggambarkan kesan bahwa pemerintah ingin
menjauhkan informasi ini dari masyarakat.
Menurut Wana, LKPP sudah menjelaskan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam
penyaluran bantuan program Kartu Prakerja bahwa pemilihan Platform Digital dapat
mengadopsi tujuan, prinsip, dan etika pengadaan dengan memberikan kesempatan kepada
semua pihak yang memenuhi syarat untuk berperan serta dalam Program Prakerja.
Hal ini merujuk Pasal 6 PerPres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka dari
itu patut diduga bahwa pemilihan Platform Digital merupakan bentuk pelanggaran
maladministrasi karena tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yakni transparan,
terbuka, dan akuntabel.
Kelima, potensi konflik kepentingan platform digital. Berdasarkan hasil kajian ICW ditemukan
adanya peran ganda yang dilakukan oleh platform digital merangkap sebagai lembaga pelatihan.
Dari 850 pelatihan yang ICW identifikasi, sebanyak 137 pelatihan diantaranya merupakan milik
lembaga pelatihan yang juga merangkap sebagai platform digital.
Kajian KPK pun memperlihatkan hal serupa bahwa terdapat konflik kepentingan yang timbul
karena dari delapan Platform Digital yang menjadi mitra, lima diantaranya bertindak sekaligus
sebagai lembaga pelatihan. Dari 1.895 pelatihan yang tersedia, 250 pelatihan diantaranya
merupakan milik lembaga pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Keenam, pemilihan platform digital tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang
dan Jasa, sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Pemerintah berdalih penunjukan langsung delapan platform digital diperbolehkan karena ada
keterbatasan waktu dan uji coba program. Alasan lain bahwa program ini menggunakan skema
Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan PerMenKe 208/2017.
Sementara, berdasarkan Pasal 1 PerPres a quo menjelaskan bahwa pengadaan merupakan
kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN/APBD mulai dari identifikasi
kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Sehingga mekanisme pemilihan platform digital
sudah seharusnya menggunakan skema yang diatur dalam Perpres. Akibat tidak ada mekanisme
lelang, proses penentuan mitra platform digital berpotensi maladministrasi.
Maka dari itu, ICW menuntut Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan
mamemeriksa dugaan maladministrasi program kartu prakerja..
149
