Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 147
"Artinya, patut diduga bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Manajemen
Pelaksana dengan Platform Digital merupakan bentuk maladministrasi karena dasar hukum
teknis yang mengatur tentang perjanjian kerja sama sebenarnya belum ada," ungkapnya.
Keempat, pemilihan platform digital tidak sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
(PBJ).
Menurutnya, proses penunjukan platform mitra tidak menggunakan instrumen hukum yang
jelas.
"Maka dari itu patut diduga bahwa pemilihan Platform Digital merupakan bentuk pelanggaran
maladministrasi karena tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yakni transparan,
terbuka, dan akuntabel," tegas Wanna.
Kelima, potensi konflik kepentingan platform digital.
Dalam temuan kajiannya, sebanyak 137 dari 850 pelatihan milik lembaga pelatihan yang juga
merangkap sebagai platform digital.
"Jika diperinci, dari 1.895 pelatihan yang tersedia, 250 pelatihan diantaranya merupakan milik
lembaga pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," terang Wanna.
Keenam, pemilihan platform digital tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang
dan jasa.
Menurutnya, mekanisme pemilihan platform digital menggunakan skema yang diatur dalam
sebuah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ.
Hal itu dilandaskan lantaran mengacu pada definisi pengadaan pada Perpres tersebut.
Berdasarkan Pasal 1 Perpres a quo menjelaskan, bahwa pengadaan merupakan kegiatan
pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN/APBD mulai dari identifikasi kebutuhan
hingga serah terima hasil pekerjaan.
"Akibat tidak ada mekanisme lelang, proses penentuan mitra platform digital berpotensi
maladministrasi," Wanna memungkasi..
146
