Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Berdasarkan kajian ICW, program tersebut berpotensi merugikan keuangan negara, karena
terjadi praktik monopoli, hingga adanya nuansa konflik kepentingan. Konflik kepentingan terlihat
dari beberapa mitra platform digital dan lembaga pelatihan penyedia kelas training kartu
Prakerja adalah dari perusahaan orang lingkaran Istana.

Contohnya, mitra platform sekaligus Lembaga pelatihan Ruangguru/Skill Academy, pendiri
sekaligus CEO perusahaan itu adalah Adamas Belva Syah Devara yang merupakan eks Staf
Khusus Presiden Jokowi.
"Pemerintah harus menghentikan program kartu Prakerja. Jika program ini tetap dipaksakan
berjalan maka dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi
terjadinya tindak pidana korupsi," kata Wana Alamsyah, peneliti ICW dalam konfrensi pers,
Kamis (2/7/2020).
Ada enam argumentasi yang menjadi landasan ICW melaporkan dugaan maladministrasi
program kartu Prakerja. Pertama, penempatan program kartu prakerja tidak sesuai dengan
tugas, pokok, fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedari awal ICW sudah mempertanyakan dasar argumentasi pemerintah untuk menempatkan
Kemenko Perekonomian sebagai pengampu program Kartu Prakerja. Sebab, berdasarkan tugas
pokok dan fungsi penyelenggaraan program ini lebih tepat jika diberikan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.
Apalagi jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024, salah satu arah kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yakni melalui
pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Kebijakan tersebut dilakukan
dengan cara meningkatkan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Prakerja.
"Dengan menempatkan Kemenko Perekonomian sebagai pelaksana teknis program Kartu
Prakerja, timbul konflik peran secara internal, karena fungsi pengawasan dan fungsi
pelaksanaan teknis menyatu pada satu Kementerian. Sehingga, ini dipandang sebagai
maladministrasi karena melampaui wewenang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2008," terang Wana.

Kedua, mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung konflik kepentingan.
Berdasarkan Pasal 27 PerMenKoPer 3/2020 sudah dijelaskan bahwa jangka waktu yang
dibutuhkan oleh Platform Digital dan Manajemen Pelaksana untuk melakukan proses kurasi
yakni paling lama 21 hari sampai akhirnya bisa ditetapkan sebagai lembaga pelatihan.

Namun faktanya, rentang waktu antara proses pendaftaran gelombang I sampai penutupan
hanya 5 hari saja. Waktu ini dipandang tidak cukup untuk menghasilkan lembaga pelatihan yang
benar-benar teruji dan profesional. Bahkan dapat berpotensi merusak kualitas pelatihan yang
sebelumnya dijanjikan akan diberikan.

Ketiga, perjanjian kerjasama antara Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital dilakukan
sebelum terbitnya Permenko 3/2020. Manajemen Pelaksana baru dibentuk oleh Komite pada
tanggal 17 Maret 2020, lalu Perjanjian Kerja Sama antara Manajemen Pelaksana dilakukan pada
tanggal 20 Maret 2020. Sedangkan Permenko 3/2020 yang mengatur teknis perjanjian kerja
sama baru terbit pada tanggal 27 Maret 2020.

"Artinya, patut diduga bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Manajemen
Pelaksana dengan Platform Digital merupakan bentuk maladministrasi karena dasar hukum
teknis yang mengatur tentang perjanjian sebenarnya kerjasama belum ada," ungkapnya.

Keempat, pemilihan platform digital tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa
Pemerintah. Dengan begitu penunjukkan platform digital sebagai mitra pemerintah tidak
148