Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 154
Pertama, penempatan program Kartu Prakerja yang tidak sesuai dengan tugas, pokok, dan
fungsi Kementerian Koordinator Perekonomian. ICW menilai program Kartu Prakerja mestinya
berada di wilayah Kementerian Ketenagakerjaan.
Kedua, mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung konflik kepentingan.
Ketiga, perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan
sebelum terbitnya Permenko 3/2020.
Persoalan berikutnya, pemilihan platform digital tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang
dan jasa pemerintah, serta adanya potensi konflik kepentingan platform digital. "Berdasarkan
hasil kajian ICW ditemukan bahwa adanya peran ganda yang dilakukan oleh Platform Digital
merangkap sebagai Lembaga Pelatihan," kata Tibiko.
Terakhir, pemilihan platform digital tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang
dan jasa karena Pemerintah menunjuk langsung platform digital dengan dalih keterbatasan
waktu dan uji coba program.
Atas persoalan-persoalan tersebut, meminta Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan
terhadap adanya dugaan maladiminstrasi pada program Kartu Prakerja.
"ICW menuntut agar Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk
menghentikan Program Kartu Prakerja karena indikasi maladministrasi sejak dalam proses
perencanaan," kata Tibiko menambahkan.
(Ardito Ramadhan) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " ICW Laporkan
Dugaan Maladministrasi Program Prakerja ke Ombudsman ".
153
