Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 146
6 KEJANGGALAN KARTU PRAKERJA YANG BIKIN ICW LAPOR OMBUDSMAN
, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya menemukan enam kejanggalan dari
pelaksanaan program Kartu Prakerja .
Atas temuannya itu, ICW mendesak Ombudsman RI untuk mengeluarkan rekomendasi
pemberhentian program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"ICW menuntut agar Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan
maladministrasi pada Program Kartu Prakerja dan mengeluarkan rekomendasi untuk
menghentikan Program Kartu Prakerja, karena indikasi maladministrasi sejak dalam proses
perencanaan," kata Peneliti ICW Wanna Alamsyah dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).
ICW pun telah melaporkan enam dugaan maladministrasi ke Ombudsman pada hari ini.
Dalam laporannya, setidaknya terdapat enam landasan program tersebut harus dihentikan
terlebih dahulu oleh pemerintah, yaitu: Pertama, penempatan Program Kartu Prakerja dinilai
tidak sesuai dengan tugas, pokok, fungsi yang selama ini diemban oleh Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.
ICW menilai, idealnya program itu diampu oleh Kementerian Ketenagakerjaan lantaran sesuai
dengan tugas pokok dan ranah kewenanganannya.
ICW juga menilai potensi konflik kepentingan dapat timbul lantaran menempatkan Kemenko
Perekonomian sebagai pelaksana teknis program Kartu Prakerja .
"Karena fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan teknis menyatu pada satu Kementerian.
Sehingga, ini dipandang sebagai maladministrasi karena melampaui wewenang sesuai dengan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008," papar Wanna.
Kedua, mekanisme kurasi lembaga pelatihan dianggap tidak layak dan mengandung konflik
kepentingan.
Argumen ini dilandaskan lantaran platform digital dan manajemen pelaksana menjalankan
kurasi kurang dari 21 hari sebagaimana aturan yang tertera dalam Pasal 27 Permenko Nomor 3
Tahun 2020.
Hal ini diyakini dalam proses kurasi pada gelombang I Program Kartu Prakerja, yang menutup
proses pendaftaran hanya dalam waktu lima hari sejak dibuka pada April lalu.
"Tentu waktu ini dipandang tidak cukup untuk menghasilkan lembaga pelatihan yang benar-
benar teruji dan profesional. Bahkan dapat berpotensi merusak kualitas pelatihan yang
sebelumnya dijanjikan akan diberikan," ujar Wanna.
Ketiga, perjanjian kerjasama antara manajemen pelaksana dengan platform digital diduga
dilakukan sebelum terbitnya Permenko Nomor 3 Tahun 2020.
Dia meyakini hal ini lantaran Manajemen Pelaksana baru dibentuk oleh Komite pada 17 Maret
2020.
Hanya saja, proses perjanjian kerjasama antara manajemen pelaksana dengan platform mitra
dilakukan pada 20 Maret 2020.
Padahal, Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur teknis perjanjian kerjasama, terbit
pada 27 Maret 2020.
145
