Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Persoalan pada program Kartu Prakerja terus bermunculan. Terbaru, ditemukan masalah pada
paket bundling program pelatihan Kartu Prakerja yang disediakan oleh perusahaan mitra
penyedia paket pelatihan sehingga harus dihentikan. Ini menambah deretan panjang persoalan
yang muncul pada program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Telepon seluler Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
kemarin berdering lebih sering dari biasanya. Pemicunya adalah beredarnya surat dari Badan
Pelaksana (Project Management Officer/PMO) Kartu Prakerja sehari sebelumnya yang ditujukan
kepada sejumlah perusahaan mitra. Karena isi surat tersebut Denni harus melayani pertanyaan
banyak wartawan.

Denni menjelaskan bahwa memang manajemen pelaksana melarang para mitra menyediakan
paket pelatihan secara bundling. Hal itu disebabkan manajemen pelaksana sulit untuk
memastikan keikutsertaan peserta dalam keseluruhan program yang ditawarkan kepada
peserta. Perusahaan platform digital yang diajak kerja sama, yakni Bukalapak, MauBelajarApa,
PijarMahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academy by Ruangguru, dan Tokopedia.

Namun, dia menegaskan bahwa yang dihentikan itu paket pelatihan, bukan pelatihan atau
programnya. Jika selama ini paket pelatihan online dibeli secara paket, sekarang hanya boleh
eceran. "Hanya pelatihan digitalnya yang dihentikan, tapi program pelatihan lainnya masih
berjalan, tapi dijual secara eceran," ujar Denni saat dihubungi kemarin.

Kasus penghentian model penjualan paket pelatihan oleh Badan Pelaksana PMO Kartu Prakerja
ini seolah mengonfirmasi banyaknya persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Kartu Prakerja.
Sejak diluncurkan April lalu kontroversi memang menyertai program yang dianggarkan Rp 20
triliun ini. Akibatnya, tidak sedikit yang meminta agar program yang bertujuan mengurangi
pengangguran ini dihentikan.

Salah satu persoalan Kartu Prakerja adalah pemerintah tidak memiliki kriteria yang pasti siapa
saja penerima kartu tersebut. Kartu Prakerja tidak memiliki acuan atau, yang pasti, hanya
disebutkan ditujukan bagi penganggur atau mereka yang terkena PHK. Berbeda, misalnya,
dengan Kartu Miskin dan Kartu Indonesia Pintar yang memiliki basis data.

Sebelum ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sejumlah potensi penyimpangan
pada program ini sehingga memberikan rekomendasi untuk dijalankan. Kajian KPK menemukan
adanya potensi kerugian keuangan negara pada metode pelaksanaan program pelatihan.
Potensi ini muncul karena peserta sudah mendapatkan insentif, meskipun belum menyelesaikan
seluruh pelatihan yang sudah dibeli. Artinya, negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti
oleh peserta.

Setelah rekomendasi KPK, yang terbaru masalah pada paket bundling. Ini berarti sudah
selayaknya program ini dirombak total.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
Adhinegara berpendapat, pemilihan platform pelatihan memang dari awal sudah bermasalah.
Dia meminta pelatihan distop total. Kalau dipaksakan, ada potensi kerugian keuangan negara.
"Baik penjualan pelatihan yang paket itu maupun program lain belum efektif untuk menstimulasi
ekonomi. Ini kan peserta korban PHK, harusnya diberi bantuan langsung, bukan dikasih
pelatihan yang videonya bisa dilewat," katanya ketika dihubungi kemarin.

Penghentian program ini logis demi kepentingan evaluasi. Dari situ baru kemudian diperjelas
sasaran yang harus dicapai dari program. Misalnya, harus ada jaminan bahwa penerima Kartu
Prakerja, khususnya korban PHK, bisa diterima bekerja. Menurut Bhima, itu penting agar
program prioritas pemerintah di bidang tenaga kerja ini mampu mempertanggungjawabkan
lulusan pelatihan prakerja ini ditampung ke perusahaan mana dan sektor apa saja.

30