Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

dalam Kartu Prakerja," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah melalui siaran di Youtube 'Sahabat
ICW, Kamis (2/7).

ICW LAPORKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA KE OMBUDSMAN

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja
ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden Joko
Widodo tersebut. "Kami menduga ada setidaknya enam pelanggaran dugaan maladministrasi
dalam Kartu Prakerja," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah melalui siaran di Youtube 'Sahabat
ICW, Kamis (2/7).

NERACA

Dugaan pelanggaran itu karena pemilihan platform digital yang tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3/2020. Menurut Wana, perjanjian kerja sama antara
manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan pada 20 Maret 2020. Sementara
Permenko 3/2020 yang mengatur teknis perjanjian kerja sama baru terbit pada 27 Maret 2020.
"Patut diduga perjanjian kerja sama itu bentuk maladministrasi karena dasar hukum teknis yang
mengatur perjanjian kerja sama belum ada," ujarnya.
Dugaan pelanggaran selanjutnya adalah pemilihan platform digital yang tak menggunakan
mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa. Menurut Wana, pemerintah beralasan
penunjukkan langsung delapan platform digital diperbolehkan karena ada keterbatasan waktu
dan uji coba program.

Padahal dalam Peraturan Presiden 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa, menjelaskan
bah-wa pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan
APBN/APBN mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.
"Sehingga mekanisme pemilihan platform digital sudah seharusnya menggunakan skema yang
diatur dalam Perpres, tapi pemerintah tidak menggunakan mpka-nisme tersebut," tutur dia
seperti dikutip cnnindonesia. com.

Pemerintah juga diduga maladministrasi lantaran proses kurasi platform digital yang tidak layak.
Sesuai Permenko Perekonomian, jangka waktu yang dibutuhkan manajemen pelaksana dan
platform digital untuk melakukan kurasi paling lama 21 hari sampai bisa ditetapkan sebagai
lembaga pelatihan.

Namun faktanya, menurut Wana, proses pendaftaran sampai penutupan hanya berjarak lima
hari. "Ada gap waktu antara manajemen pelaksana dengan platform digital tidak melakukan
kurasi dengan baik," ujamya.

Selain itu, dugaan pelanggaran terjadi dalam penempatan program Kartu Prakerja yang tidak
sesuai dengan kewenangan Ke-menko Perekonomian. Menurut Wana, pengelolaan Kartu
Prakerja semestinya menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dengan menempatkan Ke-menko Perekonomian sebagai pelaksana teknis program Kartu
Prakerja, timbul konflik internal karena fungsi pengawasan dan pelaksanaannya menyatu di satu
ke-menterian," katanya.

Dugaan pelanggaran lain, lanjut Wana, adalah pemilihan platform digital yang tidak sesuai
prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wana mengatakan pemerintah tak memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai kesempatan untuk menjadi mitra program Kartu
Prakerja.

25