Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Merujuk Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, prinsip pengadaan semestinya efisien,
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. "Patut diduga pemilihan platform
digital ini maladministrasi karena tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa," ujar
Wana.

Dia juga menyinggung potensi konflik kepentingan platform digital. Dari 850 pelatihan yang
diidentifikasi, 137 di antaranya me- -rupakan milik lembaga pelatihan yang juga merangkap
sebagai platform digital.
Wana menyebut dugaan ini juga masuk dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait potensi konflikkepentingan platform digital yang sekaligus menjadi lembaga pelatihan.

Untuk itu, pihaknya meminta Ombdusman memeriksa dugaan maladministrasi pada program
Kartu Prakerja dan mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan program tersebut. "ICW
menuntut agar Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan program Kartu
Prakerja karena indikasi maladministrasi sejak proses perencanaan," katanya.

Pemerintah meluncurkan prpgram Kartu Prakerja pada Jum'at (20/3). Program tersebut
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja * * Selain diperuntukkan
untuk para pencari kerja, program yang merupakan janji kampanye Jo-kowi itu juga ditujukan
untuk para pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi
virus corona.

Lewat program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun. Anggaranini naikdua kali lipat dari
yang sudah direncanakan sebelumnya yakni RplO triliun.

Dalam melaksanakan program tersebut, pemerintah bekerja sama dengan delapan platform
digital guna melatih peserta yang terpilih. Delapan platform itu adalah Bukalapalc, Tokopedia,
Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Pijar Mahir, Pintaria, Sekolahmu, dan prakerja.kemnaker.go.id.

Sebelumnya, KPK telah membuat kajian atas pelaksanaan program yang merupakan janji
kampanye lokowi pada Pilpres 2019. Lembaga antirasuah itu juga sudah mengirim hasil kajian
tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto pada 2 Juni
2020.

Konflik Kepentingan

Beberapa temuan KPK terkait program Kartu Prakerja antara lain sekitar 9 juta calon peserta
yang mendaftar bukan yang disasar oleh program ini. Kerja sama dengan delapan platform
digital tak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia
pelatihan, yaitu pada250pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia. Selanjurnya, materi
pelatihan tak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Hanya 24 persen dari 1.895
pelatihan yang laik dikategorikan sebagai pelatihan. Dari jumlah itu hanya 55 persen yang laik
diberikan dengan metode daring.

Atasbeberapatemuanitu.KPK merekomendasikan pelatihan
Kartu Prakerja gelombang keempat ditunda sementara; sambil dilakukan evaluasi dari
gelombang sebelumnya. Selain itu, lembaga antikorupsi mengusulkan agar program tersebut
kembali berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

26