Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

"Kami sampaikan lagi bahwa pemberhentian tipe paket bundling ini merupakan salah satu
langkah dalam menerapkan tata kelola program yang baik," tegas Panji.

Hal ini dimaksud agar para peserta benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini tanpa
membatasi kebebasan para peserta untuk memilih ribuan jenis pelatihan lainnya.

Di saat bersamaan, Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi
program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. ICW menilai program Kartu Prakerja berpotensi
merugikan keuangan negara hingga adanya nuansa konflik kepentingan.

"Jika program ini tetap dipaksakan berjalan maka dapat melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Peneliti ICW Tibiko
Zabar dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2020).

Menurut dia, terdapat enam persoalan dalam program Kartu Prakerja yang menjadi dasar ICW
melaporkan ke Ombudsman. Pertama, penempatan program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan
tugas, pokok, fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

ICW menilai program Kartu Prakerja tersebut lebih tepat apabila dikoordinir oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Tibiko menyebut memberikan wewenang kepada Kemenko Perekonomian
sebagai pelaksana teknis dari program tersebut menimbulkan konflik peran secara internal.
"Sehingga, ini dipandang sebagai maladministrasi karena melampaui wewenang sesuai dengan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008," ucapnya.

Kedua, mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung konflik kepentingan.
Ketiga, perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan
sebelum Permenko 3/2020 terbit.

Kemudian, pemilihan platform digital yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan
jasa pemerintah. ICW mengatakan penunjukkan platform digital sebagai mitra kartu prakerja
tidak menggunakan instrumen hukum yang jelas.

Bahkan, pemerintah dinilai tidak memberikan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai
adanya kesempatan untuk menjadi mitra dalam program Kartu Prakerja. Sehingga, pemerintah
dianggap ingin menjauhkan informasi ini dari masyarakat.

"Patut diduga pemilihan platform digital merupakan bentuk pelanggaran maladministrasi karena
tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yakni transparan, terbuka, dan akuntabel,"
jelas Tibiko.

Selain itu, ICW menemukan adanya peran ganda yang dilakukan oleh platform digital sebagai
lembaga pelatihan. Dari 850 pelatihan yang diidentifikasi, sebanyak 137 di antaranya merupakan
milik lembaga pelatihan yang merangkap sebagai platform digital.

Terakhir, pemilihan platform digital tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang
dan jasa. Hal ini lantaran pemerintah menunjuk langsung platform digital dengan dalih karena
ada keterbatasan waktu dan uji coba program.
Untuk itu, ICW meminta agar Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terhadap dugaan
maladministrasi dalam program Kartu Prakerja.

"Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan Program
Kartu Prakerja karena indikasi maladministrasi sejak dalam proses perencanaan," ujar Tibiko.

Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 sudah
menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka
64