Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Namun, surat tersebut tidak menjelaskan paket pelatihan apa saja yang dimaksud. Dengan
adanya keputusan ini, Denni meminta seluruh mitra platform digital untuk melakukan langkah-
langkah yang diperlukan. Termasuk, mencabut dan menghentikan penjualan paket pelatihan.

Surat keputusan ini ditujukan bagi mitra prakerja yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir,
Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru dan Tokopedia.

Denni mengatakan penghentian paket pelatihan ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan
pelaksana program kartu prakerja. Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi
catatan.

Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan
yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan
di masing-masing platform.

Kedua, tak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli
paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan
mengenai penilaian peserta pelatihan.

Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan
evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah menunda Program
Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah
dalam Program Kartu Prakerja.

Sebagaimana dikutip dari laman kpk.go.id pada 18 Juni 2020, temuan-temuan ini adalah hasil
dari kajian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor yang
dilaksanakan oleh KPK.

KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga
pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Empat aspek tersebut
adalah dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan
pelaksanaan program.

"Kami merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan
perbaikan tata kelolanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers
Pemaparan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja.

KPK telah memaparkan hasil kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan
pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam rapat
tersebut, KPK, Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah
menyepakati empat hal.

Pertama, melakukan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi
dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Kedua, menunda pelaksanaan batch IV sampai
dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja.

Kemudian pemerintah akan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari berbagai
kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. Terakhir, meminta
pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan
Program Kartu Prakerja..

66