Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

FORUM ILO: MENAKER PAPARKAN KEBIJAKAN INDONESIA HADAPI DAMPAK
PANDEMI COVID-19

Jakarta Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dampak pamdemi
Covid-19 di sektor ketenagakerjaan berupa kebijakan tanggap (rapid policy responses).
Kebijakan tersebut bertujuan membangun kembali kondisi positif dan fokus pada pasar tenaga
kerja dan institusi pasar kerja.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menjadi panelis
dalam Pertemuan International Labour Organization (ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik
secara virtual di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Adapun langkah pertama yakni mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar USD
46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sejumlah USD 17,2 miliar.

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya," kata Menaker Ida.

Kebijakan kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi
pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.
"Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah
memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam
kategori miskin dan rentan," ujarnya.

Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu pra-kerja bagi
pekerja yang ter-PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini
sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat dan hingga saat ini telah terealisasi lebih dari 680 ribu
penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK.
"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metode online . Dalam jangka waktu
dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan
offline) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," kata Menaker Ida.

Kebijakan kelima yakni memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat
karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri
(TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

"Selanjutnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke
Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," ujar Menaker Ida.

Sedangkan langkah ketujuh, kata Menaker Ida, yakni menyediakan panduan/pedoman yang
ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Utamanya menyangkut pelindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena
COVID-19. Selain itu, pekerja yang terkena wabah COVID-19 wajib di- cover Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam
menghadapi COVID-19, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat
kerja.
Sesi II Asia Pacific Regional Event bertema "Mendukung perusahaan dan Melindungi Pekerja di
Asia dan Pasifik" ini diikuti 180 partisipan dari berbagai negara anggota ILO.

(*).

90