Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 JULI 2019
P. 84

persen. Untuk pekerja nonformal sudah 76 persen. Insyaallah ini yang akan kita
               tingkatkan demi menyejahterakan masyarakat," katanya.

               Bersama BPJS Ketenagakerjaan, sambung Gus Yasin, Pemprov Jateng akan lebih
               merangkul lagi masyarakat petani dan nelayan. Selain itu, Pemprov Jateng akan
               lebih memperhatikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru agama,
               baik guru agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan lainnya.

               "Mungkin masyarakat beranggapan kalau sudah punya BPJS Kesehatan itu cukup.
               Padahal salah satu izin berlayar harus menyertakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini
               kami dorong dan sudah kami musyawarahkan. Termasuk guru agama nanti kami
               upayakan agar menjadi peserta (BPJS Ketenagakerjaan), sehingga ketika mereka
               mengajarkan agama bisa nyaman," tambahnya.

               Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil)
               Jateng dan DI Yogyakarta (DIY) Moch Triyono menerangkan bahwa pemenang
               penghargaan Anugerah Paritrana dinilai berdasarkan cakupan kepesertaan, aspek
               regulasi, dan inisiatif terbaik. Pemprov Jateng menjadi pemenang pertama,
               mengungguli Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di posisi
               berikutnya.

               Adapun, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jateng sampai dengan
               Juni 2019 telah mencapai sekitar 1,7 juta tenaga kerja formal (penerima upah),
               303.337 tenaga kerja informal (bukan penerima upah), dan 423.960 tenaga kerja
               jasa konstruksi.

               Sementara itu, jumlah perusahaan/badan usaha di Jawa Tengah yang terdaftar di
               BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 63.591 perusahaan.

               Dari sisi regulasi, kebijakan produk hukum yang sudah diterbitkan dan masih
               berlaku berupa empat peraturan daerah (perda), tiga keputusan eksekutif berupa
               peraturan gubernur (pergub), dua instruksi, dan satu surat edaran.

               "Baik dari segi dokumen pendukung maupun lainnya, provinsi Jawa Tengah sampai
               saat ini masih yang terbaik. Pemprov Jawa Tengah berhasil menjadi juara satu
               Anugerah Paritrana dua kali bertutut-turut sejak penghargaan ini digelar pertama
               kali tahun 2017," ujar Triyono.

               Sebagai informasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Juli 2018 lalu juga
               menerima Paritrana Award dari Wapres Jusuf Kalla di Sekretariat Wapres RI,
               Jakarta. Kala itu Pemprov Jateng berhasil menduduki juara I dengan menyisihkan
               Jawa Timur dan DKI Jakarta.

               Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia








                                                       Page 83 of 104.
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89