Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 26
Namun, ia memastikan segala detail aturan mengenai sanksi nantinya akan
dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
"PP bisa memberikan sanksi sampai sanksi administratif. Administratif seperti apa?
Itu nanti yang kita atur. Yang harus diingat, pengenaan sanksi dikenakan kepada
pengusaha dan memberi dampak keseluruhan," kata dia.
Sebagai informasi, dalam pasal 92 bagian ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta
Kerja, pemerintah mewajibkan pelaku usaha besar untuk memberikan bonus kepada
pekerjanya, sebanyak satu kali dan selambat-lambatnya dibayarkan satu tahun
setelah Undang-Undang disahkan.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja berdasarkan Undang-
Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja atau buruh," demikian
bunyi pasal 92.
Adapun besaran penghargaan lainnya atau bonus ini ditentukan berdasarkan lama
karyawan bekerja di satu perusahaan. Besaran bonus ini dibagi menjadi 5 periode
yang berbeda.
Page 25 of 117.
