Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 28

Omnibus law RUU Cipta Kerja ditolak sejumlah kelompok pekerja. Misalnya,
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang punya sembilan alasan mengapa
               RUU Cipta Kerja mesti ditolak.

               Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan RUU Cipta Kerja tidak berlandaskan pada tiga
               prinsip buruh.

               Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau
               perlindungan terhadap pendapatan serta social security atau jaminan sosial
               terhadap pekerjaan.

               Beberapa alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja di antaranya, karena hilangnya
               upah minimum, penggunaan outsourcing yang bebas, jam kerja eksploitatif, dan
               potensi masa kontrak tak terbatas bagi pekerja.

               Selain KSPI, penolakan juga datang dari Migrant Care. Eks Pekerja Migran Indonesia
               (PMI), Siti Badriah, mengatakan RUU Cipta Kerja memangkas hak-hak buruh.

               "Para buruh migran Indonesia menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena
               hak-hak buruh dipangkas. Itu sangat mencederai buruh," kata Siti Badriah di
               Jakarta, Selasa (18/2/2020).

               Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan
               segera melakukan sosialisasi omnibus law RUU Cipta Kerja.

               Ia mengatakan pemerintah telah menyusun jadwal sosialisasi RUU Cipta Kerja
               kepada publik.

               "Kami akan mulai dalam waktu ini sudah harus dijadwalkan dan mulai, di beberapa
               tempat sudah mulai berjalan. Secara pararel dengan proses politik di DPR," kata
               Airlangga di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

               Airlangga menjelaskan pemerintah memang berencana melakukan sosialisasi RUU
               Cipta Kerja setelah surat presiden (surpres) terkait RUU tersebut resmi diterbitkan.

               "Kami akan memulai sosialisasi sesudah surpres (terbit)," tuturnya.

               "Kan tidak bisa kami bikin sosialisasi terhadap sesuatu yang masih di awang-
               awang," lanjut Airlangga.

               Selain itu, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga menyatakan saat ini partai
               koalisi pemerintah tengah menggalang dukungan politik dari partai oposisi terkait
               omnibus law RUU Cipta Kerja.

               Dia mengatakan PKS telah menyatakan dukungan untuk RUU Cipta Kerja meski
               dengan sejumlah catatan.



                                                       Page 27 of 117.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33