Page 74 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 74

Title          OMNIBUS LAW PANEN KRITIK DARI BURUH HINGGA FAISAL BASRI
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      27 Februari 2020
                              https://kumparan.com/kumparanbisnis/omnibus-law-panen-kritik-dari-buru h-hingga-
               Page/URL
                              faisal-basri-1svDsE9vZr7
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) terus
               berjalan. Meski menuai pro kontra di sana-sini, nyatanya pemerintah diam-diam
               tetap mengirim draf RUU Omnibus Law Cika ini ke DPR.

               Sebelumnya, Omnibus Law Cika itu dinilai lebih berpihak pada pengusaha lantaran
               tujuan utamanya mempermudah investasi. Di sisi lain, keberadaan undang-undang
               sapu jagad ini dikhawatirkan bakal mengancam sektor ketenagakerjaan.

               Atas dasar itulah, keberadaan Omnibus Law Cika ini ditolak oleh para buruh hingga
               pekerja media.

               Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi
               Hardianto mengatakan, mereka tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah merancang
               draf RUU tersebut.

               "Ada statement pemerintah seolah serikat buruh telah diajak membahas Omnibus
               Law dulu namanya Cilaka diubah Ciker, kami mengatakan itu petaka. Pemerintah
               berlomba mengatakan serikat buruh diajak itu kebohongan publik, saya katakan
               tidak pernah ada diajak membahas," ujar Dedi dalam diskusi 'Omnibus Law Cipta
               Kerja Bikin Ambyar' di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Kamis
               (27/2).

               Dedi secara tegas mengatakan mereka menolak ketenagakerjaan juga diatur dalam
               undang-undang itu. Sebab, beberapa pasal di dalamnya mengancam hak-hak buruh,
               mulai dari upah hingga masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

               "Tidak ada kepastian lagi, upah misalnya yang normal 40 jam sekarang 35 jam,
               ketika itu diterapkan buruh akan miskin. Dari awal kami meminta ketenagakerjaan
               itu dikeluarkan dari Cipta Kerja," tegasnya.

               Penolakan senada juga disampaikan oleh Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani. Undang-
               undang tersebut, kata Asnil, akan semakin memperburuk nasib jurnalis yang saat ini
               saja sudah rentan terkena PHK akibat industri media yang tengah mengalami
               kesulitan.





                                                       Page 73 of 117.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79