Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 71

Work dan Home Care.

               Lalu diperhatikan untuk penyakit akibat kerja berupa 89 jenis penyakit sesuai
               Perpres No 7 Tahun 2019. "Beasiswa diberikan per tahun sesuai tingkatan
               pendidikan dari 12 Juta kini menjadi Rp 174 Juta sesuai PP 82 Tahun 2019. Disini
               terjadi kenaikan 1,450 persen," ungkap Izzadin.

               Bukan itu saja santunan kematian yang harus diterima semula Rp 24 Juta kini naik
               menjadi Rp 42 Juta. "Mereka sangat mengapresiasi keberadaan BPJS
               Ketenagakerjaan dengan perubahan aturan atau manfaat program," ucapnya.

               Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Jamdatun Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta
               Pusat, Yustina, SH menceritakan tentang MoU antara BP Jamsostek Salemba
               dengan Kejari Jakarta Pusat. Dimana Kejari berkewajiban memberikan bantuan
               hukum, kepastian hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum.

               "Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan apabila ada perusahaan tidak melaksanakan
               kewajiban maka BP Jamsostek bisa meminta bantuan kami menggunakan Surat
               Kuasa Khusus atau SKK," tuturnya.

               Kejari Jakarta Pusat, kata Jaksa Yustina, baru bisa bertindak jika BP Jamsostek telah
               melaksanakan mekanisme namun tidak diindahkan perusahaan, maka Kejari Jakarta
               Pusat bisa bertindak jika diminta.

               "Kejari akan memanggil pihak tertentu untuk menyelesaikan persoalan
               ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-perundangan. Jika perusahaan tidak
               mengindahkan juga maka masuk ke persidangan," tegasnya.

               Tahun lalu, tutur Yustina, Kejari Jakarta Pusat menangani 600 permasalahan.
               Sampai bulan Februari. 2020, kata pihak BP Jamsostek belum ada penyerahan SKK
               kepada pihak Kejari Jakarta Pusat

               "Saya berharap semua perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban. Sehingga kami
               tidak perlu dilibatkan," tandasnya.

               Gayung bersambut, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi
               dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dr. Khadik Triyanto, SH.MH menegaskan, pihaknya
               sebagai inspektorat melakukan fungsi pengawasan secara berkala kepada
               perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun yang belum
               bergabung.

               "Bagi mereka yang belum bergabung kita minta untuk segera bergabung. Kita akan
               menjadi penengah jika dalam praktiknya terjadi persoalan," katanya.

               Dia juga mengimbau pekerja informal untuk segera mendaftarkan diri menjadi
               peserta BPJS ketenagakerjaan. "BPJS Ketenagakerjaan sangat penting sebagai
               antisipasi jika kita mengalami kecelakaan kerja," ucap Khadik.



                                                       Page 70 of 117.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76