Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 75
"Saya khawatir dengan ada undang-undang justru bukan mencipta lapangan kerja,
justru memberangus pekerjaan teman-teman media selama ini yang kantornya
sudah surut," ujar Asnil dalam diskusi yang sama.
Salah satu aturan yang ia soroti adalah terkait pemberian sanksi terhadap media.
Sanksi denda yang di dalam UU Pers nilainya Rp 500 juta berubah menjadi Rp 2
miliar di dalam Omnibus Law.
Ia menolak media diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab media bekerja di
bawah naungan UU Pers dan Dewan Pers, bukan pemerintah.
"Kami menolak Omnibus Law, tidak hanya ketenagakerjaan kita tolak seluruhnya.
Pertama status kita sebagai buruh, kedua status kita sebagai jurnalis. Ini lagi-lagi
lahirnya Departemen Penerangan baru, makanya karena ini cacat dari lahir kami ikut
menolak seluruhnya," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, landasan
lahirnya RUU ini untuk menggenjot investasi juga tidak tepat. Menurutnya iklim
investasi tidak dalam kondisi yang mengharuskan lahirnya undang-undang itu.
"RUU ini awalnya percepatan investasi. Jadi tesis awalnya saja sudah runtuh,
investasi kita tidak jelek-jelek sekali. Kemudian kalau bicara Omnibus Law untuk
transformasi ekonomi, sama sekali tidak ada di sana. Itu strategi pembangunan,
sementara omnibus ini alat," pungkas Faisal.
Page 74 of 117.
