Page 97 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020

Title PENELITI: OMNIBUS LAW JANGAN HILANGKAN HAK BURUH SELAMA INI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 04 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/daerah/jabodetabek-nasional/20/02/0 4/q56j5u284-
Page/URL
peneliti-omnibus-law-jangan-hilangkan-hak-buruh-selama-ini
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan mampu menjamin
perlindungan bagi pekerja atau buruh dengan tidak menghilangkan hak yang
selama ini melekat pada pekerja atau buruh. Hal ini diungkapan peneliti pada Pusat
Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Nawawi.

"Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini nantinya diharapkan harus mampu
menjamin kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi pekerja atau buruh
dengan tidak menghilangkan hak yang selama ini melekat pada pekerja atau
buruh," kata Nawawi dalam Seminar Indonesia Demographic Outlook 2020 di
Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (4/2).

Beberapa perdebatan yang muncul terkait Omnibus Law antara lain penerapan upah
minimum per jam bagi yang bekerja di bawah jam kerja normal 35 jam per minggu
dikhawatirkan berdampak terhadap penurunan tingkat pendapatan pekerja; dan
reformulasi penghitungan pesangon dianggap akan menyebabkan berkurangnya
nilai pesangon yang akan diterima oleh pekerja. Menurut Nawawi, proses
pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
di DPR RI harus mengedepankan asas keterbukaan sehingga dapat menjamin
partisipasi dan kepercayaan publik dan efektivitas pelaksanaan Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja.

Di sisi lain, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan sebuah terobosan dan
menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan harmonisasi dan
sinkronisasi berbagai perundang-undangan yang selama ini saling tumpang tindih,
kontradiktif, menghambat kegiatan investasi serta seringkali menjadi sumber konflik
industrial, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut
Nawawi, pembenahan berbagai regulasi yang tercakup dalam 11 klaster
pembahasan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat
meningkatkan kegiatan investasi, ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta
daya saing perekonomian Indonesia.

Dia juga mengatakan upaya perlindungan tenaga kerja juga harus mampu
mengakomodasi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Hingga saat ini, baru 53 juta
pekerja atau 42 persen dari 126 juta pekerja, terdaftar sebagai peserta Jaminan
Sosial Nasional BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, 36 persen mencakup
pekerja sektor formal, dan hanya 3,4 persen pada pekerja sektor informal.

Page 95 of 127.