Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 14

Title          KMA NILAI SISTEM PENEMPATAN TKI SATU KANAL JANGGAL
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      29 September 2019
                              https://www.gatra.com/detail/news/447768/ekonomi/kma-nilai-sistem-pene mpatan-tki-
               Page/URL
                              satu-kanal-janggal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative
               Komite Milenial Antikorupsi (KMA) menilia rencana Sistem Penempatan Satu Kanal

               (SPSK) Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi di Kementerian Tenaga Kerja
               (Kemenaker) terdapat sejumlah kejanggalan.



               Koordinator Komite Milenial Antikorupsi, Agus L, dalam keterangan tertulis, Sabtu

               (28/9), menyampaikan, karena itu pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi
               (KPK) dan Ombudsman untuk mengawasi rencana tersebut agar tidak terjadi

               penyimpangan.


               Menurut Agus, kedua lembaga tersebut harus mengawasi karena rencana ini

               terkesan aneh. Pertama, penerbitan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 291

               Tahun 2019 terkesan dibuat tergesa-gesa.


               Kepmenaker tersebut mengatur bahwa perusahaan penempatan yang ditunjuk

               untuk melakukan penempatan melalui program SPSK harus melalui asesmen yang

               dilakukan oleh pihak kementerian.


               "Di dalam Kepmenaker No. 291 pada bab III Nomor 1 K disebutkan bahwa

               perusahaan penempatan harus memiliki surat atau bukti keanggotaan dalam

               asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari KADIN," kata Agus.


               Persoalan berlanjut karena KADIN menunjuk Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja

               Indonesia (APJATI) sebagai satu-satunya lembaga sehingga asosiasi lain tidak
               mempunyai kesempatan yang sama untuk menjalin kerja sama.



               Bukan hanya itu, dalam Bab III Nomor 2 Kepmenaker menyatakan bahwa pekerja





                                                       Page 13 of 166.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19