Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 15
imigran merupakan tanggung jawab dari asosiasi. Ketentuan ini seolah-olah
meniadakan peran Kemenaker dalam melindungi pekerja migran di luar negeri.
Selanjutnya, ketentuan bahwa perusahaan penempatan yang akan mengirim tenaga
kerja migran ke luar negeri telah melakukan persiapan, pendataan, dan lain
sebagainya berdasarkan koordinasi dengan APJATI. Menurut Agus, kejanggalan
terdapat pada poin 6 bahwa asosiasi telah menunjuk satu perusahaan sebagai
penyelenggara job fair bagi calon pekerja migran. Langkah ini bertentangan dengan
UU No 18 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penyelenggara job fair bagi
pekerja migran adalah pemerintah daerah.
"Masalah penempatan pekerja imigran ini sangat sensitif. Seharusnya kementerian
tidak mengeluarkan kebijakan apapun di akhir masa jabatan. Apalagi yang
ditempatkan adalah manusia [pekerja imigran] sehingga tak layak dicoba-coba."
tegas Agus.
Agus juga minta agar potensi kejanggalan dalam penunjukkan perusahaan yang
berhak menempatkan TKI sesuai dengan peraturan yang berlaku harus dievaluasi
lagi.
"Saya melihat banyak sekali keanehan dan sangat kental bau kolusi yang
berpeluang korupsi dalam pelaksanaan program SPSK ini," katanya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih transparan dalam penyusunan teknis
pelaksanaan dan tidak tergesa-gesa saat mengeluarkan kebijakan atau aturan
apapun yang berkaitan dengan SPSK ini.
"Publik akhirnya akan menilai, apakah benar SPSK ini harus dijalankan dengan cara-
cara sehat dan menjamin perlindungan pekerja migran namun hanya untuk
mengeruk keuntungan semata, atau pemerintah betul-betul memikirkan
perlindungan bagi warganegaranya," kata Agus.
Page 14 of 166.
