Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 153
Aturan turunan UU tersebut, yakni Permenaker Nomor 9 Tahun 2019, juga lebih
banyak mengatur peran pemerintah dalam melaksanakan pelatihan untuk calon
PMI. Sayangnya, pelatihan itu tak serta-merta bisa dilakukan, karena keterbatasan
anggaran pemerintah.
Dampaknya, calon PMI yang sudah siap berlatih di BLK, harus menunggu. Atas itu
Aspataki berharap Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (Perppu) untuk menggantikan UU Pelindungan PMI.
"Jadi kalau anggarannya belum ada, kalau keluarganya lapar, meskipun keluarganya
butuh duit, tetap tidak bisa pergi. (Harus) nunggu dulu, antre. Inilah yang menurut
kami, warga negara, migran kita didiskriminasi," jelasnya.
Ketua Pelaksana Konvensi Kabinet Jilid II sekaligus Ketua Umum Baranusa, Adi
Kurniawan, menjelaskan masih banyak persoalan kekerasan dan pelecehan seksual
yang dihadapi pekerja, yang harus diselesaikan ke depan.
"Berkaitan dengan nasib masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, apalagi
banyak kasus yang dihadapi, baik itu hukuman mati atau disiksa oleh majikannya.
Ini bagi kami sebagai pendukung pemerintah patut kita soroti dan awasi. BNP2TKI
menata atau mengembangkan potensi yang ada di pekerja migran Indonesia,"
pungkasnya.
Page 152 of 166.
