Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 155
tentang kewajiban tinggal di asrama, pemeriksaan medis serta pemilihan dan
pengawasan terhadap operator dan penyedia jasa yang terlibat.
"Sejak adanya moratorium proses penempatan PMI ke Arab Saudi beberapa tahun
lalu, tingkat kasus yang menimpa PMI turun drastis, sehingga pemerintah dalam hal
ini BNP2TKI dan Kemnaker sepakat memperbaiki sistem penempatan PMI ke Arab
Saudi. Perbaikan tersebut didasarkan pada Undang-Undang baru nomor 18 tahun
2017 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keputusan Kemnaker serta
Keputusan Dirjen Binapenta dengan membuat kesepakatan baru terkait sistem
penempatan satu kanal ke Arab Saudi," katanya.
Dasar hukum lain sistem tersebut adalah Technical Arrangement Pemerintah
Indonesia dengan KSA yang ditandatangani pada 11 Oktober 2018, Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi
melalui SPSK dan Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK Nomor
Kep.735/PPTKPKK/IV/2019 tentang Penetapan P3MI sebagai Pelaksana Penempatan
SPSK.
SPSK tidak mencabut moratorium penempatan TKI PLRT yang tertuang dalam
Permenaker 260/2015.
Sistem tersebut terintegrasi secara online antara pemerintah Indonesia dengan
Kerajaan Arab Saudi, mulai dari informasi, pendaftaan, seleksi, penempatan dan
pemulangan di bawah kendali pemerintah Indonesia.
Prinsip dan mekanisme sistem tersebut sesuai dengan suplai dan permintaan. Lokasi
penempatannya antara lain di Kota Jeddah, Riyadh, Madinah dan Wilayah Timur
yang meliputi Dammam, Dhahran dan Khobar.
Pilot project sistem tersebut membutuhkan waktu enam bulan dengan dua tahun
Page 154 of 166.
