Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019

Title KPK DIHARAPKAN AWASI SISTEM PENEMPATAN TKI SATU KANAL
Media Name republika.co.id
Pub. Date 30 September 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/pym6hp456/kpk-diharapkan-awasi -sistem-
Page/URL
penempatan-tki-satu-kanal
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Koordinator Komite Milenial Anti Korupsi (KOMIK) Agus L mendesak KPK dan

Ombudsman memonitor rencana Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dalam
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.

Agus mengkhawatirkan ada potensi kongkalikong dengan mitra swasta dalam

program ini.

Menurut Agus, terbitnya Keputusan Menteri nomor 291 tahun 2019 yang terkesan

dibuat secara tergesa-gesa perlu dikritisi. "Dari awal keanehan tentang perusahaan

penempatan yang ditunjuk untuk melakukan penempatan melalui program SPSK ini
harus melalui 'assesment' yang dilakukan oleh Kementerian.

Di dalam Kepmenaker No. 291 pada bab III nomor 1 K disebutkan bahwa
perusahaan penempatan harus memiliki surat atau bukti keanggotaan dalam

asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari KADIN," kata Agus di Jakarta, Ahad (29/9).

Agus mengatakan, ini terjadi karena Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (APJATI) sebagai satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh KADIN

sehingga asosiasi lain tidak bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menjalin

kerjasama. Agus juga menyoroti Kepmenaker nomor 291 bab III nomor 2 yang

menyatakan, pekerja imigran merupakan tanggung jawab dari asosiasi.

Di mata Agus, keputusan ini seakan-akan meniadakan fungsi Kemenaker yang

seharusnya melindungi pekerja migran bahkan fungsi kemenlu sebagai pelindung
warga negara di luar negeri pun terkesan tidak berfungsi.

Selain itu, Agus juga mempersoalkan indikasi semakin menguatnya posisi APJATI

Page 6 of 166.