Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 8
sebagai asosiasi dalam program SPSK berdasarkan surat Dirjen Binapenta dan PKK
pada tanggal 17 September 2019.
Dia menjelaskan, pada poin 4 menyatakan bahwa DPP APJATI melalui surat nomor
031/-BDPP-APJATI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 bahwa perusahaan
penempatan telah melakukan persiapan, pendataan, dan lain sebagainya
berdasarkan koordinasi dengan APJATI.
Selain poin 4, Agus juga menyatakan ada yang perlu disorot pada poin 6, yaknk
Asosiasi telah menunjuk sebuah perusahaan sebagai penyelenggara job fair bagi
calon pekerja migran. Hal ini, tegas Agus, bertentangan dengan UU No 18/2017
yang menyebutkan bahwa penyelenggara job fair bagi pekerja migran adalah
pemerintah daerah.
Alasan-alasan inilah yang membuat Agus mendorong KPK dan Ombudsman agar
segera melakukan monitoring secara intensif. "Masalah penempatan pekerja imigran
ini sangat sensitif. Seharusnya kementrian tidak mengeluarkan kebijakan apa pun di
akhir masa jabatan. Apalagi yang ditempatkan adalah manusia (pekerja imigran)
sehingga tak layak dicoba-coba." tegas Agus.
Agus juga berharap agar potensi kejanggalan dalam penunjukkan perusahaan yang
berhak menempatkan TKI sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini segera
dievaluasi lagi.
"Seharusnya pemerintah lebih transparan dalam penyusunan teknis pelaksanaan
dan tidak tergesa-gesa saat mengeluarkan kebijakan atau aturan apapun yang
berkaitan dengan SPSK ini.
Publik akhirnya akan menilai, apakah SPSK ini dijalankan untuk mengeruk
keuntungan semata atau pemerintah betul-betul memikirkan perlindungan bagi
warga negaranya," ujar Agus.
Page 7 of 166.
