Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Judul KUR DIANGGAP KONTRADIKTIF
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Pembebasan Biaya bagi PMI
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-08-16 04:20:00
Ukuran 251x292mmk
Warna Warna
AD Value Rp 219.625.000

News Value Rp 658.875.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Kalau kebijakannya zero cost, sesuai
dengan Pasal 30, artinya tidak perlu ada pinjaman. Lalu, mengapa ada KUR? Meskipun tujuannya
membebaskan PMI dari utang rentenir, utang bank juga beban

negative - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Ini bukan kebijakan baru. Pada zaman
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berkali-kali membuat kebijakan KUR dan selalu
menjadi beban bagi PMI

negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Seharusnya, KUR disalurkan mengikuti kemampuan yang dimiliki PMI. Dengan mengetahui
kemampuan, maka pinjaman bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk kebutuhan produktif yang
mempunyai nilai tambah

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu upaya pemerintah untuk
meningkatkan perlindungan PMI adalah mengubah paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi
sebagai objek, tetapi mereka merupakan subjek penempatan

Ringkasan

Strategi pemerintah memberikan jalan kepada perbankan untuk menyalurkan pinjaman dalam
bentuk kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit tanpa agunan untuk biaya penempatan kepada
pekerja migran Indonesia dinilai kontradiktif dengan kebijakan zero cost. Menurut Direktur
Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, program pembebasan biaya penempatan bagi pekerja
migran Indonesia PMI melalui Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
No. 9/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI sebetulnya tidak diperlukan jika masih
ada KUR.

55