Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Judul Kepmenaker Baru Dinilai Tidak Sesuai dengan UU Ciptaker, Mengapa?
Nama Media bisnis.com
Newstrend Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210815/12/1430002/kepmenaker-
baru-dinilai-tidak-sesuai-dengan-uu-ciptaker-mengapa
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-08-15 20:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini tidak begitu sulit
selama ada mens rea dari kedua sisi, baik pengusaha maupun pekerja

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Selain itu, pengawas
ketenagakerjaan diharapkan bisa menjalankan tugasnya dalam memastikan hukum bisa berjalan
di lapangan

Ringkasan

Kepmenaker No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa
Pandemi Covid-19 dinilai tidak sesuai dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Penyesuaian upah karyawan yang diakomodasi oleh keputusan tersebut tidak sejalan dengan
salah satu butir ketentuan dalam UU Ciptaker. Adapun, Pasal 88A ayat 3 UU Ciptaker berbunyi
pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal upah
yang disepakati lebih rendah atau bertentangan dengan aturan, kesepakatan tersebut batal dan
pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPMENAKER BARU DINILAI TIDAK SESUAI DENGAN UU CIPTAKER, MENGAPA?

Kepmenaker No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa
Pandemi Covid-19 dinilai tidak sesuai dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Penyesuaian upah karyawan yang diakomodasi oleh keputusan tersebut tidak sejalan dengan
salah satu butir ketentuan dalam UU Ciptaker.

Adapun, Pasal 88A ayat 3 UU Ciptaker berbunyi pengusaha wajib membayar upah kepada
pekerja sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal upah yang disepakati lebih rendah atau
bertentangan dengan aturan, kesepakatan tersebut batal dan pengaturan pengupahan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

64