Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 66
Sementara itu, dalam Kepmenaker No. 104/2021, diatur bahwa pengusaha yang secara finansial
tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja karena terdampak Covid-19, dapat
melakukan penyesuaian didasarkan kepada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Bagi perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima
pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat melakukan kesepakatan penyesuaian besaran dan
cara pembayaran upah. Kesepakatan itu dilakukan dengan ketentuan, tetap ada upah yang
dibayarkan pada bulan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar mengatakan dalam hal terjadimya penyesuaian upah, maka dalam
kesepakatannya pengusaha diminta menginformasikan laporan keuangan perusahaan sehingga
kerugian yang dialami diketahui secara bersama-sama.
"Ini tidak begitu sulit selama ada mens rea dari kedua sisi, baik pengusaha maupun pekerja,"
ujar Timboel, Minggu (15/8/2021).
Hal Ini perlu dilakukan sebagai bagian dari proses dunia usaha yang dibangun berdasarkan
objektivitas dalam setiap musyawarah dalam mencari kesepatakan. Dia pun menyayangkan hal
tersebut tidak dibunyikan dalam Kepmenaker No. 104/2021.
Pada masa pandemi, sambungnya, perusahaan yang tidak mampu membayar upah karyawan
sesuai dengan perjanjian awal harus terbuka. Untuk membuat karyawan paham dengan kondisi
perusahaan, Timboel menilai perusahaan perlu membuka laporan keuangan sehingga semuanya
menjadi transparan.
"Selain itu, pengawas ketenagakerjaan diharapkan bisa menjalankan tugasnya dalam
memastikan hukum bisa berjalan di lapangan," kata Timboel.
65
