Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan. Strategi yang diajukan oleh Ida dalam
Implementasi PUG, di antaranya.

"Konsep baru yang dimaksud adalah tentang strategi implementasi kebijakan pengarusutamaan
gender dalam pembangunan nasional, yang didefinisikan sebagai: siasat, kiat, dan cara yang
terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kedudukan,
peran, dan kualitas perempuan, demi terwujudnya kesataraan dan keadilan gender.

"Terdiri atas; (1) strategi legalitas formal, (2) strategi sinergitas struktural, (3) strategi adaptasi
kultural, dan (4) strategi penguatan individual," tutur Ida Fauziyah.

Dari hasil penelitiannya, Ida Fauziyah menyampaikan beberapa saran praktis dan teoritis. Secara
praktis, peneliti menyarakan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu
ditingkatkan dan diperluas hingga mencapai seluruh sasaran pembangunan sumber daya
perempuan; dan dilakukan dalam konteks pembangunan manusia indonesia seutuhnya.

2. Meningkatkan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan implementasi
kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan.

3. Merumuskan visi dan misi bersama yang jelas untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan
pengarusutamaan gender dalam pembagunan nasional.

4. Mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan
pengarusutamaan gender yang sudah berada pada posisi pengambilan keputusan.

5. Meningkatkan dan memperluas kinerja kemitraan di antara pemerintah dan DPR dalam
mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender.
6. Menjadikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading
sector pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

7. Meningkatkan dan memperluas strategi penggalangan dan pendayagunaan sumber daya
untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia dalam rangka
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

8. Mengupayakan peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan yang berkelanjutan
untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

9. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.
10. Memperkuat pengaturan kebijakan tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan
nasional melalui Undang-undang.

Untuk lebih mengefektifkan komitmen tersebut, menurut Ida, diperlukan setidaknya dua
strategi, membangun dan memperkuat kaukus perempuan di parlemen, dan (2) bekerja sama
dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong isu-isu ketimpangan gender.

Kini, ketika menjabat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah selalu menegaskan komitmennya
terhadap para pekerja, seperti dalam kasus Omnibus Law misalnya, Ida menegaskan bahwa
perlindungan terhadap tenaga kerja sudah ia bahas Bersama serikat buruh dan asosiasi
pengusaha. Ia juga menegaskan perlindungannya terhadap pelaut awak kapal dan pelaut
perikanan yang tertuang dalam RPP terkait awak kapal dan perikanan.

202