Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 268

Dalam penelitiannya, Ida mengajukan sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong
              implementasi  kebijakan  PUG,  yang  muaranya  adalah  penguatan  kapasitas  perempuan.
              Terutama tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan.

              Strategi yang diajukan di antaranya strategi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender
              dalam pembangunan nasional, yang didefinisikan sebagai siasat, kiat, dan cara yang terstruktur
              dalam  pelaksanaan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  peningkatan  kedudukan,  peran,  dan
              kualitas perempuan.
              Hal ini demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Terdiri dari strategi legalitas formal,
              sinergitas  struktural,  adaptasi  kultural,  dan  strategi  penguatan  individual.  Dari  hasil
              penelitiannya,  ida  menyampaikan  beberapa  saran  praktis  dan  teoritis.  Secara  praktis,  ida
              menyarankan 10 hal.
              Di antaranya, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
              perlu ditingkatkan dan diperluas hingga mencapai seluruh sasaran pembangunan sumber daya
              perempuan. Serta dilakukan dalam konteks pembangunan manusia indonesia seutuhnya.

              Kemudian  mengoptimalkan  peran  politisi  perempuan  dalam  proses  implementasi  kebijakan
              pengarusutamaan gender yang sudah berada pada posisi pengambilan keputusan. elain itu,
              menjadikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading
              sector pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.
              Untuk lebih mengefektifkan komitmen tersebut, diperlukan setidaknya dua strategi. Pertama
              membangun dan memperkuat kaukus perempuan di parlemen  Kedua, bekerja sama dengan
              para  pemangku  kepentingan  untuk  mendorong  isu-isu  ketimpangan  gender.  Sidang  Ketua
              Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) itu dihadiri sejumlah menteri dan
              beberapa petinggi legislatif..









































                                                           267
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273