Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 264

Judul               Ribuan Massa Kepung Gedung DPR RI Tolak Omnibus Law
                 Nama Media          toptime.co.id

                 Newstrend           Omnibus Law
                 Halaman/URL         http://toptime.co.id/ribuan-massa-kepung-gedung-dpr-ri-tolak-
                                     omnibus-law/
                 Jurnalis            Amsar
                 Tanggal             2020-07-17 16:24:00
                 Ukuran              0

                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 7.500.000
                 News Value          Rp 22.500.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              JAKARTA  - Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak)
              mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senayan. Kamis
              (16/7/20)    Aksi  massa  yang  terdiri  dari  buruh  hingga  mahasiswa  menuntut  membatalkan
              pengesahaan  Omnibus  Law  Rancangan  Undanga-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  yang  sedang
              dibahas DPR RI bersama pemerintah. Dalam aksinya massa membawa empat poin tuntutan.
              RIBUAN MASSA KEPUNG GEDUNG DPR RI TOLAK OMNIBUS LAW

              JAKARTA  - Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak)
              mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senayan. Kamis
              (16/7/20)    Aksi  massa  yang  terdiri  dari  buruh  hingga  mahasiswa  menuntut  membatalkan
              pengesahaan  Omnibus  Law  Rancangan  Undanga-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  yang  sedang
              dibahas DPR RI bersama pemerintah. Dalam aksinya massa membawa empat poin tuntutan.

              Pertama,  menghentikan  pembahasan  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  seluruhnya;    Kedua,
              memprioritaskan pembahasan dan pengesahan produk legislasi yang menjamin rasa aman bagi
              tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan
              Kekerasan  Seksual  dan  RUU  Pekerja  Rumah  Tangga;    Ketiga,  mencabut  Undang-Undang
              Minerba;    Terakhir  memaksimalkan  sumberdaya  DPR  RI,  dengan  fokus  menjalankan  fungsi
              pengawasan  dan  penganggaran  terkait  penanganan  pandemi  COVID-19,  dan  penanganan
              dampak krisis lanjutannya secara nasional dan sistematis



















                                                           263
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269