Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 263
memaparkan hasil penelitian disertasi berjudul "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam
Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".
Disertasinya diuji oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A, Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, MSi dan
Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd serta disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua
DPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti
Ayu Bintang Darmawati, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi negara
lain.
Ida mengajukan, sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang muaranya adalah penguatan kapasitas
perempuan. Terutama, tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum
perempuan.
"Dari hasil penelitian ada beberapa saran praktis yang saya sampaikan, seperti implementasi
kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan
diperluas. Kemudian meningkatkan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan
implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan dan
mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan
pengarusutamaan gender," jelas Ida hari ini yang disiarkan secara virtual. ( Ida Fauziyah
mengingatkan, berdasarkan fakta, perempuan masih tertinggal di segala lini kehidupan,
mengalami kekerasan, trafficking, akses pendidikan yang alami kesenjangan, dan problem
ekonomi.
Dalam kesempatan itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengucapkan terima kasih kepada
Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang telah menerbitkan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
"Gus Dur telah meletakkan fondasi bagi upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan
kualitas perempuan demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender," ucap Ida.
Dia menjelaskan, langkah yang diambil Gus Dur ini menjadi legitimasi bagi perempuan di
Indonesia. "Ini bisa menjadi legitimasi," jelas Ida. (uka).
262
