Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

Gender dalam Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Disertasinya
diuji oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A, Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, MSi dan Prof. Dr.
Khasan Effendy, MPd serta disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI
Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu
Bintang Darmawati, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi negara
lain.

Ida mengajukan sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan
PUG, yang muaranya adalah penguatan kapasitas perempuan, terutama tingkat pendidikan
warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan.

"Dari hasil penelitian ada beberapa saran praktis yang saya sampaikan, seperti implementasi
kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan
diperluas, Meningkatkan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan
implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan dan
mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan
pengarusutamaan gender," papar Ida terkait disertasinya, Jumat (17/7).

Perempuan yang juga merupakan Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama
(LKKNU) periode 2015-2020 itu kini menegaskan komitmen untuk penguatan kapasitas
perempuan salah satunya seperti dalam kasus Omnibus Law. Ida menegaskan perlindungan
terhadap tenaga kerja sudah ia bahas bersama serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Ia juga
menegaskan perlindungannya terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang tertuang
dalam RPP terkait awak kapal dan perikanan.

Ida Fauziah juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pekerja di Indonesia
dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kompetensi mereka yang
sebelumnya amsih low skill menjadi high skill.
"Saya juga berkomitmen untuk mendukung program vokasi, termasuk memberikan pelatihan
bagi penerima program kartu prakerja. Kami menyiapkan seluruh LPK milik swasta dan BLK milik
Pemerintah untuk berkoordinasi menyesuaikan materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan industri saat ini," tutur Ida.
Ida berharap 2.000 LPK yang sudah terdaftar segera bisa mendapat akreditasi. Sehingga
nantinya tidak hanya sekadar menciptakan tenaga kerja yang standar, tapi juga sesuai dengan
standar kompetensi dunia usaha.(RO/OL-5).

285