Page 219 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 219
Ringkasan
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT
Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 392/KEP/HK/2021 tanggal 19
November 2021. Penetapan tersebut didasarkan pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT.
Upah Minimum Pekerja (UMP) untuk tahun 2022 naik Rp 25.000 dari dua tahun sebelumnya
yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp 1,950,000.
UPAH MINIMUN PROVINSI NTT TAHUN 2022 NAIK SEBESAR RP 25 RIBU
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT
Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 392/KEP/HK/2021 tanggal 19
November 2021. Penetapan tersebut didasarkan pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT.
Upah Minimum Pekerja (UMP) untuk tahun 2022 naik Rp 25.000 dari dua tahun sebelumnya
yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp 1,950,000.
"Upah Minimun Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.975.000. Penetapan ini menjadi acuan
bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-NTT untuk tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan
mensosialisasikan kepada pihak terkait serta memonitoring pelaksanaannya," jelas Sektetaris
Daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing saat menyampaikan keterangan pers di Kantor
Gubernur, Selasa (23/11/2021).
Menurut dia, penetapan UMP tersebut dilakukan setelah mendengar usulan Dewan Pengupahan
Provinsi NTT yang dibentuk melalui SK Gubernur pada bulan Juli 2021.
"Dewan pengupahan ini terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha atau pemberi kerja
dalam hal ini Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia).Lalu dari unsur pekerja atau penerima kerja
yang diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI). Kemudian dari unsur buruh, ada Serikat Buruh Seluruh Indonesia(SBSI) dan
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Tugas tim ini adalah menghitung UMP dan
mengusulkan kepada Gubernur. Atas dasar usulan tersebut, Gubernur tetapkan UMP, " jelasnya.
Ia mengungkapkan ada kenaikan dalam UMP Tahun 2022 yakni sebesar Rp25.000 dibandingkan
tahun 2021. Perhitungan kenaikan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
"Beberapa indikator yang dipakai dalam perhitungan UMP adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi,
perhitungan batas atas dan batas bawah upah serta upah Minimum tahun berjalan. Batas atas
adalah 2.500.000 rupiah dan batas bawah 50 persen dari batas atas atau Rp1.250.000. Ada
rumus untuk hitung semua ini. Untuk pertumbuhan ekomominya dihitung dari kuartal IV tahun
2020 serta kuartal I, II dan III tahun 2021. Sedangkan inflasi dihitung dari September 2020
sampai Septemeber 2021 year on year (YoY). Dengan formulasi ini, tim bekerja untuk hitung
(UMP) di NTT," jelasnya.
Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan UMP, menegaskan ada tim kerjasasma tripartit baik
di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ada tiga unsur dalam lembaga itu yakni pemerintah,
pemberi kerja dan penerima kerja.
"Jika ada persoalan antara Pemberi Kerja dan Penerima kerja, pengaduan dari pekerja
disampaikan kepada Pihak Pemerintah yakni Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
Lalu pengawas fungsional dari dinas memfasilitas proses mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru
218
