Page 214 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 214
"Permintaan-permintaan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat adanya
berbagai kepentingan. Apabila terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal
tersebut merupakan bagian dari demokrasi," ujarnya, Rabu (24/11/2021).
Akan tetapi, kata dia, pada prinsipnya pihaknya tetap mengacu kepada PP No. 36 tahun 2021
yang saat ini masih merupakan hukum positif yang berlaku.
Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022
dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 sendiri ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
Upah minimum, kata Putri, sesuai dengan aturan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja
kurang dari setahun di perusahaan. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun, maka
pengupahannya harus menggunakan struktur dan skala upah yang wajib disusun dan ditetapkan
oleh perusahaan.
Putri mengingatkan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjalankan
pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah. Beberapa sanksi, seperti teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha sampai pembekuan kegiatan usaha.*
213
