Page 213 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 213

Judul               Kemnaker : Penetapan Upah Minimun 2022 Sudah Sesuai dengan
                                    Ketentuan Aturan Pengupahan
                Nama Media          harianmerapi.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.harianmerapi.com/news/pr-401913414/kemnaker-
                                    penetapan-upah-minimun-2022-sudah-sesuai-dengan-ketentuan-
                                    aturan-pengupahan
                Jurnalis            Widyo Suprayogi
                Tanggal             2021-11-24 20:14:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Permintaan-permintaan hal
              tersebut  merupakan  sesuatu  yang  wajar  mengingat  adanya  berbagai  kepentingan.  Apabila
              terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal tersebut merupakan bagian dari
              demokrasi



              Ringkasan

              Penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan
              aturan  pengupahan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan
              Jamsos)  Kementerian  Ketenagakerjaan  Indah  Anggoro  Putri  mengatakan,  pihaknya  telah
              menerima permintaan untuk kenaikan upah yang lebih tinggi atau lebih rendah.



              KEMNAKER : PENETAPAN UPAH MINIMUN 2022 SUDAH SESUAI DENGAN
              KETENTUAN ATURAN PENGUPAHAN

              Penetapan upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan
              aturan  pengupahan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan.

              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  (PHI  dan  Jamsos)
              Kementerian  Ketenagakerjaan  Indah  Anggoro  Putri  mengatakan,  pihaknya  telah  menerima
              permintaan untuk kenaikan upah yang lebih tinggi atau lebih rendah.






                                                           212
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218