Page 218 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 218
Judul Upah Minimun Provinsi NTT Tahun 2022 Naik Sebesar Rp 25 Ribu
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/florespedia/upah-minimun-provinsi-ntt-tahun-
2022-naik-sebesar-rp-25-ribu-1wywjoN9MpU
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-24 20:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Viktor Bungtilu Laiskodat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) Upah Minimun Provinsi
Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.975.000. Penetapan ini menjadi acuan bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-NTT untuk tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan mensosialisasikan
kepada pihak terkait serta memonitoring pelaksanaannya
neutral - Viktor Bungtilu Laiskodat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) Dewan pengupahan ini
terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha atau pemberi kerja dalam hal ini Apindo (Asosiasi
Pengusaha Indonesia).Lalu dari unsur pekerja atau penerima kerja yang diwakili Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Kemudian dari
unsur buruh, ada Serikat Buruh Seluruh Indonesia(SBSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (KSBSI). Tugas tim ini adalah menghitung UMP dan mengusulkan kepada Gubernur.
Atas dasar usulan tersebut, Gubernur tetapkan UMP
positive - Viktor Bungtilu Laiskodat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) Beberapa indikator yang
dipakai dalam perhitungan UMP adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, perhitungan batas atas
dan batas bawah upah serta upah Minimum tahun berjalan. Batas atas adalah 2.500.000 rupiah
dan batas bawah 50 persen dari batas atas atau Rp1.250.000. Ada rumus untuk hitung semua
ini. Untuk pertumbuhan ekomominya dihitung dari kuartal IV tahun 2020 serta kuartal I, II dan
III tahun 2021. Sedangkan inflasi dihitung dari September 2020 sampai Septemeber 2021 year
on year (YoY). Dengan formulasi ini, tim bekerja untuk hitung (UMP) di NTT
neutral - Viktor Bungtilu Laiskodat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) Jika ada persoalan antara
Pemberi Kerja dan Penerima kerja, pengaduan dari pekerja disampaikan kepada Pihak
Pemerintah yakni Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Lalu pengawas fungsional
dari dinas memfasilitas proses mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru diangkat ke lembaga
tripartit. Kalau tidak selesai lagi di tripartit, diteruskan ke pengadilan hubungan industrial untuk
selesaikannya
neutral - Viktor Bungtilu Laiskodat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) UMP ini jadi acuan minimal.
Boleh sama, boleh juga lebih tinggi
217
