Page 271 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta mengimbau serikat pekerja tidak melakukan mogok
kerja sebagai bentuk protes atas kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2022 yang tak
signifikan. "Tolong nanti dicatat. Saya sebagai Ketua Kadin mengimbau jangan sampai teman-
teman (buruh) melakukan mogok kerja seperti yang disampaikan oleh mereka dari tanggal 6-8
(Desember 2021) atau bahkan sampai tanggal 10," jelas Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi,
kepada Kompas.com pada Rabu (24/11/2021).

KADIN DKI SEBUT PEKERJA AKAN RUGI DAN TERANCAM SANKSI PERUSAHAAN
JIKA MOGOK KERJA PROTES UMP

JAKARTA, - Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta mengimbau serikat pekerja tidak melakukan
mogok kerja sebagai bentuk protes atas kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2022 yang
tak signifikan.

"Tolong nanti dicatat. Saya sebagai Ketua Kadin mengimbau jangan sampai teman-teman
(buruh) melakukan mogok kerja seperti yang disampaikan oleh mereka dari tanggal 6-8
(Desember 2021) atau bahkan sampai tanggal 10," jelas Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi,
kepada Kompas.com pada Rabu (24/11/2021).

"Kalau kondisi ini dipakai oleh teman-teman dengan dalih menyampaikan aspirasi, itu buat saya
merugikan semua, bukan buat pengusaha saja, buat pekerja juga akan dirugikan," tambahnya.

Dewi menjelaskan bahwa meskipun sebagian perusahaan berhasil bertahan dari dampak
pandemi Covid-19, namun sebagian pengusaha masih terdampak.

Seandainya para pekerja punya aspirasi, menurut Dewi, mereka dapat menyampaikannya ke
pimpinan perusahaan.

Dewi mengaku mengimbau para pengusaha untuk mencegah para pekerja melakukan mogok
kerja.

Jika pekerja bersikeras melakukan aksi tersebut, maka tak ada jaminan bahwa mereka bisa
bebas dari konsekuensi perusahaan.
"Imbauan saya, para pengusaha tolong menyampaikan, atau perlu surat edaran lah kepada
pekerjanya, untuk tidak melakukan itu. Kalau toh mereka melakukan mereka akan kena sanksi.
Harapan saya begitu," kata Dewi.

"Jangan mereka melakukan dengan cara-cara demo dan sebagainya, bukan solusi. Saya
berharap mereka bisa berkomunikasi dengan pimpinan perusahaannya masing-masing,"
tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan
rencana demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan para buruh untuk menolak kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Jakarta sebagai ibukota akan menjadi salah satu titik aksi utama dalam unjuk rasa yang
rencananya digelar pada 29 dan 30 November 2021.

"Tanggal 29 dan 30 November 2021 akan dilaksanakan gabungan aksi unjuk rasa nasional di
Istana Negara, Balai Kota DKI, dan ketiga super super biang kerok dari semua masalah adalah
Kemenaker," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (22/11/2021).

270