Page 274 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

MK UMUMKAN UU CIPTA KERJA BESOK, BAGAIMANA NASIB UPAH BURUH?

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan
mengabulkan judicial review atau uji formil terhadap Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pasalnya, UU tersebut dinilai cacat prosedur dari
tahap awal hingga penetapannya.

"KSPI berpendapat selayaknya majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan para
pihak salah satunya perkara nomor 06 tahun 2020 oleh Riden Hatam Aziz yang merupakan
anggota KSPI," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (24/11).

Gugatan yang dilayangkan serikat buruh tersebut ialah menuntut agar hakim konstitusi
mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan Oktober tahun lalu.

Said menilai kecacatan formil diawali dengan tidak dilibatkannya serikat buruh dalam
perencanaan, pembentukan, hingga penetapan aturan tersebut.

Kemudian, UU Cipta Kerja diubah berkali-kali baik dari segi halaman maupun pasal-pasal yang
ada. Ia pun menduga ada perubahan substansi pasal, sebab saat ditanya majelis hakim
keterangan pemerintah dan DPR dinilai berbelit-belit.

Dari segi waktu, undang-undang tersebut sudah dijadwalkan akan ditetapkan pada 8 Oktober
2020. Namun, karena massa aksi yang akan turun ke jalan, pengesahan dipercepat menjadi 5
Oktober 2020.
"Ada apa di balik semua ini, ketika ditanya pada persidangan, semua saksi pun tidak bisa
menjelaskan tentang prosedur sesuai dengan UU Pembentukan Perundang-undangan,"
imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan uji materiil yang dilakukan hakim konstitusi. Sebab,
persidangan masih belum tuntas, namun akan disahkan esok hari.

Menurut pengakuannya, uji materiil baru masuk ke tahap mendengarkan keterangan dari
pemerintah dan DPR. Sehingga, tidak seharusnya ditetapkan bersamaan dengan uji formil.

Namun, ia menambahkan apabila uji formil dikabulkan oleh MK, maka ia meminta uji material
untuk dicabut dan tidak dilanjutkan.
Sah Atau Tidak Gugatan Buruh? Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Holyness N
Singadimedja menegaskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) masih
tetap jadi acuan penetapan upah minimum provinsi (UMP), meskipun saat ini statusnya masih
dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekadar diketahui, serikat buruh dari berbagai wilayah di Indonesia menolak penetapan upah
minimum tahun 2022. Alasan penolakan itu karena upah minimum dihitung berdasarkan PP 36
Tahun 2021 yang menginduk kepada UU Cipta Kerja.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan mengumumkan nasib UU Cipta Kerja besok,
Kamis (25/11/2021). Judicial review sebelumnya diajukan oleh belasan elemen masyarakat yang
meminta UU tersebut dicabut dan dibatalkan MK.

"Ini dijadikan alasan oleh serikat pekerja untuk menolak UMK karena UU Cipta Kerja sedang di-
judicial review, ketika MK belum memutuskan apakah UU Cipta Kerja sah atau tidak, maka
selama belum ada putusan MK, UU itu dapat dilaksanakan atau diikuti," ujar Holyness dalam sesi
wawancara secara virtual, Rabu (24/11/2021).

273