Page 275 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 275
Dari segi hukum, katanya, UU Cipta Kerja tetap dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada
azas praduga keabsahan. Selama UU itu masih bisa dilaksanakan, maka penetapan UMK sesuai
aturan yang berlaku, yaitu ke UU Cipta Kerja dan PP 36," katanya.
"Saya rasa UU ini sangat mengunci pemerintah dalam hal ini gubernur, karena ini program
strategis nasional, pemda harus ikuti dan merujuk ke UU," ujar Holyness menjelaskan.
Pada Sabtu (20/11/2021), Pemprov Jabar menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk
tahun 2022 sebesar Rp. 1.841.487,31. Dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat kenaikan
sebanyak 1,72% atau naik sebesar Rp 31.135,95.
274
