Page 290 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul UMP Hanya Jaring Pengaman
Nama Media Samarinda Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis nha
Tanggal 2021-11-24 18:39:00
Ukuran 147x281mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 36.015.000

News Value Rp 360.150.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Usman (Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
(Jamsos) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim) Baru Balikpapan yang
menetapkan UMK-nya. Yang lain belum. Mereka (kabupaten/kota) menyebut, masih rapat. Nah,
yang jelas UMP ini jaring pengaman. UMK harus lebih tinggi dari UMP. Jadi kabupaten/kota harus
memakai UMK, bukan UMP

neutral - Usman (Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
(Jamsos) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim) Kami terus menunggu
untuk laporan UMK-nya. Mekanismenya sama. Cuma UMK ini intinya harus lebih tinggi dari UMR

positive - Wahyono Hadiputro (Kepala Disnaker Samarinda) Hasilnya kami sampaikan ke wali
kota dulu, untuk meminta persetujuan dari provinsi

neutral - Wahyono Hadiputro (Kepala Disnaker Samarinda) tidak sampai menyentuh satu persen,
dari UMK sebelumnya. Untuk diketahui nilai UMK Samarinda terakhir yang naik pada tahun lalu
hanya Rp 3,1 juta. Sehingga masyarakat sudah bisa memprediksi bagaimana upah minimum
tahun depan.. Ya memang tidak banyak, tapi itu sudah disesuaikan dengan aturan

Ringkasan
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2022 telah diputuskan. Mencalami kenaikan 1,11
persen atau bertambah Rp 33.118,50. Sehingga UMP Kaltim tahun depan diketuk di angka Rp
3.014.496. Angka im harus dipatuhi semua perusahaan berada di sektor menengah. Kepala
Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Jamsos) Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Usman menjelaskan, sampai saat ini sejak diumumkan
pada 20 November lalu, belum ada laporan keberatan yang disampaik pihak perusahaan atau
pengusaha terkait penetapan UMP tersebut.

289