Page 291 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 291
UMP HANYA JARING PENGAMAN
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2022 telah diputuskan. Mengalami kenaikan 1,11
persen atau bertambah Rp 33.118,50. Sehingga UMP Kaltim tahun depan diketuk di angka Rp
3.014.496. Angka im harus dipatuhi semua perusahaan berada di sektor menengah.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Jamsos) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Usman menjelaskan, sampai saat ini
sejak diumumkan pada 20 November lalu, belum ada laporan keberatan yang disampaik pihak
perusahaan atau pengusaha terkait penetapan UMP tersebut.
Saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan Upah Minimum Kota (UMK) dari kabupaten/ kota
yang harus disetor paling lambat 25 November besok.
"Baru Balikpapan yang menetapkan UMK-nya. Yang lain belum. Mereka (kabupaten/kota)
menyebut, masih rapat. Nah, yang jelas UMP ini jaring pengaman. UMK harus lebih tinggi dari
UMP. Jadi kabupaten/kota harus memakai UMK, bukan UMP," ucap Usman. Selasa (23/11)
kemarin.
Usman menegaskan, mekanisme perhitungan sama dengan aturan yang sudah ditetapkan saat
ini. Sehingga, tidak ada perbedaan dan harus segera dilaporkan sesegara mungkin.
"Kami terus menunggu untuk laporan UMK-nya. Mekanismenya sama. Cuma UMK ini intinya
harus lebih tinggi dari UMR" tegasnya.
Untuk pertama kalinya sejak disahkan tahun lalu, Undang-undang Cipta Kerja akhirnya
digunakan untuk menerapkan metode perhitungan upah minimum kerja. Hasilnya, para pekerja
atau buruh harus rela jika kenaikan nilai upah minimum sangat kecil. Namun sisi lain dari
penerapan UU ini, setiap perusahaan atau pengusaha yang mengabaikan nilai upah minimum
kerja akan dikenakan sanki pidana. Artinya, pengusaha yang abai terhadap penerapan nilai upah
minimum tersebut harus siap-siap dibui dan didenda dengan nilai yang tidak sedikit.
Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang terdiri dari unsur perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Samarinda, kalangan pengusaha dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Samarinda
dan perwakilan serikat buruh, menggelar rapat tertutup Senin (22/11) lalu.
Sayangnya pembahasan yang berlangsung tertutup itu tak bisa dibeberkan secara detail oleh
Kepala Disnaker Samarinda Wahyono Hadiputro. Khususnya saat ditanya nominal. Ia mengaku
masih harus mengurus rekomendasi ke Disnakertrans Kaltim. "Hasilnya kami sampaikan ke wali
kota dulu, untuk meminta persetujuan dari provinsi," ungkapnya.
Meski ia sendiri memastikan bahwa UMK Samarinda lebih tinggi dari UMP Kaltim, namun naiknya
tidak signifikan. Bahkan" tidak sampai menyentuh satu persen, dari UMK sebelumnya. Untuk
diketahui nilai UMK Samarinda terakhir yang naik pada tahun lalu hanya Rp 3,1 juta. Sehingga
masyarakat sudah bisa memprediksi bagaimana upah minimum tahun depan.
"Ya memang tidak banyak, tapi itu sudah disesuaikan dengan aturan," sebutnya.
Dalam hal ini mengacu ada Peraturan Pemerintah epublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021
tentang pengupahan sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sehingga ia memastikan penetapan UMK Samarinda tahun depan sudah disesuaikan dengan
formula dalam kedua beleid tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa menentukan upah
minimum disesuaikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja, dan meaian upah. Tak heran pihak DPK juga melibatkan Badan Pusat
Statistik (BPS) Samarinda, (mrf/nha)
290
