Page 308 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 308
Dalam Dewan Pengupahan itu ada unsur-unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),
Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan juga dari statistik.
"Karena di dalam peraturan Pemerintah Nomor 36, harus ada data-data yang bersumber dari
lembaga yang berkompeten, dalam hal ini statistik kota, sehingga data-data tingkat inflasi,
pertumbuhan ekonomi, disparitas harga, dan lain-lain, yang dipakai dalam rumus penetapan
upah minimum kota,” katanya.
Setelah ada kesepakatan UM Kota Ambon, sebesar Rp 2.731.502,- Kadis mengatakan nantinya
akan diusulkan ke Walikota Ambon untuk minta persetujuan pengesahan dari Gubernur Maluku
yang nantinya dibuat dalam SK Gubernur Maluku.
“Rapat juga dihadiri dinas terkait antara lain, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP), Dinas Perikanan, Dinas Perindag dan Dinas Perhubungan,” katanya.
(MCAMBON/toeb)
307
